Nasib Lab Kimia Farma Diagnostika Setelah Direksi Dicopot Erick Thohir
- Istimewa
VIVA – Direksi baru Kimia Farma Diagnostika (KFD) melakukan pembenahan menyeluruh dengan memastikan seluruh laboratorium (Lab) dan klinik perusahaan di seluruh Indonesia.
Langkah itu dilakukan guna memperbaiki citra perusahaan yang beberapa waktu lalu tercoreng dengan adanya kasus Rapid Test Antigen bekas di Bandara Kualanamu, Medan, Sumatera utara.
Pembenahan dilakukan dengan memastikan seluruh lab dan klinik KFD, telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal itu sesuai dengan prinsip bisnis induk usaha, Kimia Farma Group, yang menerapkan good corporate governance/GCG).
Direktur Utama PT Kimia Farma Apotek Nurtjahjo Walujo Wibowo mengatakan, KFD bersungguh-sungguh membenahi diri demi kinerja perusahaan yang lebih baik. Sehingga dapat memberikan layanan profesional dan berkualitas bagi masyarakat.
“Kami memastikan bahwa seluruh laboratorium dan klinik KFD di seluruh Indonesia telah menjalankan SOP yang berlaku. Bahkan, KFD bersinergi dengan stakeholder terkait untuk pembenahan secara menyeluruh,” ujar Nurtjahjo dalam keterangannya di Jakarta dikutip, Senin 17 Mei 2021.
Baca juga: Anindya Bakrie Dinilai Perkuat Posisi Kadin Sebagai Mitra Pemerintah
Dia mengatakan, komitmen itu disampaikan menyusul pergantian direksi KFD melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 Mei 2021 lalu. Nurtjahjo pun memastikan anak usahanya itu telah menjalankan SOP yang sudah ada setelah melakukan cross check antara PT Kimia Farma Apotek dan PT Kimia Farma Diagnostika.
Lebih lanjut dia pun menegaskan, pihaknya akan menindak tegas, kejadian kasus Rapid Test antigen bekas itu terjadi kembali.
“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan dan kami tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan GCG dan core value BUMN, yaitu AKHLAK [Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif],” kata Nurtjahjo. (Ant).
Penyaluran Bansos Disetop Sementara Selama Pilkada 2024, Ini Respons Pemprov Jakarta
Penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
