Menteri Bahlil Diminta Segera Atasi Hambatan Investasi
- istimewa.
VIVA – Usai dilantik menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia diminta untuk segera menggenjot realisasi investasi. Bahkan, dengan sejumlah kewenangan barunya diharapkan janji peningkatan realisasi investasi bisa segera terwujud.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai rekam jejak Bahlil sebagai pengusaha menjadi sangat tepat untuk dirinya mengisi Menteri Investasi.
“Untuk dunia usaha, pelantikan Pak Bahlil sangat tepat. Ini terbukti kinerjanya sebagai kepala BKPM sangat baik, dan beliau juga sangat aktif mengundang investor besar masuk Indonesia,” ujar Sarman di Jakarta, dikutip Rabu 5 Mei 2021.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza. Ia menilai dengan tambahan kewenangan dan fungsi pada Kementerian Investasi, Bahlil merupakan orang yang tepat untuk memimpin.
“Kami berharap Pak Bahlil bisa menjadi menteri super untuk investasi. Selama ini, BKPM hanya memiliki fungsi koordinatif saja sehingga belum memadai. Makanya keberadaan Kementerian Investasi diharapkan dapat mempercepat koordinasi sektoral,” ungkap Faisol.
Faisol menambahkan sebagai Menteri Investasi, Bahlil diharapkan sigap menagih sejumlah komitmen investasi asing yang sampai kini belum terealisasi. Terutama juga mendorong realisasi investasi mangkrak.
Terkait sektor teknologi inovatif, Bahlil sebelumnya juga memastikan pihaknya akan memuluskan investasi di bidang teknologi investasi, terlebih yang memiliki dampak untuk membuka lapangan pekerjaan.
Bahlil juga berjanji, Kementerian Investasi akan mempermudah proses perizinan investasi. Sebab, selama ini BKPM hanya dapat mengesekusi regulasi. Sementara dengan bentuk Kementerian Investasi Bahlil bilang kini lembaga yang dipimpinnya juga bisa menyusun regulasi terkait.
Perluasan kewenangan dan fungsi juga termasuk soal pemberian stimulus. Hal ini misalnya tertuang dalam PP 10/2021 tentang Penanaman Modal Bidang Usaha, dimana Kementerian Investasi punya diskresi pemberian stimulus.
Dengan kewenangan ini, Bahlil diharapkan dapat memberikan stimulus tepat guna untuk memenuhi kebutuhan spesifik calon investor. Ini diperlukan untuk mengeksekusi komitmen-komitmen calon investor yang pada akhirnya juga dapat mendongkrak realisasi investasi nasional.
“Menahan izin sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional, menahan izin sama dengan menahan lapangan pekerjaan. Kontribusi investasi itu 30 persen dari pertumbuhan ekonomi, 60 persen berasal dari konsumsi masyarakat yang juga sangat terkait dengan investasi. Konsumsi masyarakat sangat terkait dengan daya beli masyarakat yang ditentutukan kepastian pendapatan. Ini akan terwujud jika ada lapangan pekerjaan,” ujarnya.
