Kadin Catat Sudah 11.542 Badan Usaha Daftar Vaksin Gotong Royong

Ketua Satgas Omnibus Law, Rosan Roeslani.
Sumber :
  • Fikri Halim/VIVA.co.id

VIVA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat, sudah ada 11.542 perusahaan dan dunia usaha yang mendaftarkan diri untuk ikut program Vaksin Mandiri atau Vaksin Gotong Royong. Jumlah karyawan dan keluarga yang akan divaksin mencapai 7.403.356 orang.

Gelar Rapimnas, Kadin Bakal Selaraskan Program dengan Asta Cita Prabowo

Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan S Roslani saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR hari ini. Rosan menegaskan, Kadin siap mengawal badan usaha di Indonesia untuk ikut Program Vaksin Gotong Royong dan memastikan para pekerja itu mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis.

"Ini terbuka bukan hanya anggota Kadin saja. Saya animonya makin tinggi," ujar Rosan di Jakarta, Senin 15 Maret 2021.

Kadin Indonesia Gelar Rapimnas Akhir November 2024, Intip Persiapannya

Rosan mengatakan, data badan usaha yang telah daftar Vaksin Gotong Royong itu merupakan data terakhir per 14 Maret 2021. Pendaftaran tahap 2 sudah dibuka sejak 10 Maret lalu.

Baca juga: Rupiah Melemah di Awal Pekan Dipicu Hal ini

Disaksikan Prabowo, Anindya Bakrie Serah Terima Kepemimpinan Kaukus ASEAN-ABAC dari RI ke Malaysia

Menurutnya , badan usaha tidak keberatan mengeluarkan biaya untuk vaksinasi karyawannya. Sebab, selama ini dunia usaha pun telah mendukung program protokol kesehatan COVID-19 yang diharuskan oleh Pemerintah.

"Kalau kita ikut vaksinasi ini biayanya lebih efisien untuk dunia usaha," tegasnya.

Selain itu lanjutnya, dengan program ini diharapakan produktifitas karyawan atau pekerja bisa meningkat di tengah pandemi COVID-19. Lalu akan berdampak pada kinerja perusahaan yang membaik.

"Sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi nasional," ungkapnya.

Lebih lanjut menurutnya, Kadin telah berkoordinasi dengan PT Bio Farma dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan ketersediaan vaksin dan pelaksanaan program ini. Memorandum of Understanding kerja sama dengan BUMN farmasi itu pun telah ditandatangani, akhir pekan lalu disaksikan oleh Menteri BUMN erick Thohir.

"Data ini akan kita serahkan ke Bio Farma dan Kemenkes sehingga tidak ada overlaping," ungkapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya