Jokowi Wanti-wanti Sri Mulyani INA Jangan Sampai Seperti 1MDB
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Presiden Joko Widodo mewanti-wanti Ketua Dewan Pengawas Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Sri Mulyani Indrawati, harus mengelola lembaga tersebut akan dikelola secara baik dan profesional. Sehingga tidak ada celah untuk penyelewengan.
Bahkan, Jokowi menegaskan kepada Sri, jangan sampai kasus The 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia terjadi pada INA. Karena pengelolaannya tidak baik dan malah merugikan keuangan negara.
“Presiden jelas menyampaikan beliau tidak ingin terjadi 1MDB. Sehingga beliau menyampaikan kepada kita semua, bahwa kita harus bisa membuktikan Indonesia memiliki sebuah institusi investasi yaitu SWF yang ditatakelolakan dengan baik,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 16 Februari 2021.
Sri mengatakan, sejak proses pendirian, INA dikelola secara profesional dan berintegritas termasuk saat merekrut para dewan direksi dan menetapkan peraturan pendukung. Dewan Pengawas SWF ingin tidak terjadi risiko dalam tata kelola lembaga di kemudian hari.
“Titik beratnya adalah mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka, reputasi mereka. Untuk menjaga INA ini tidak mengalami kondisi tata kelola yang bisa menimbulkan risiko,” ujar Sri Mulyani.
Selain Dewan Direksi, INA juga memiliki Dewan Pengawas yang beranggotakan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian terdapat tiga anggota Dewas dari profesional yakni Yozua Makes, Darwin C Noerhadi dan Haryanto Sahari.
“Dewan Pengawas juga melakukan rekrutmen untuk Dewan Direksi juga dengan kriteria yang kami tekankan. Kami juga melakukan penelusuran kepada seluruh nama-nama ini sehingga kita bisa yakinkan reputasi dan profesionalitas mereka adalah sangat kuat dan memadai untuk menjaga INA secara baik,” katanya menambahkan.
Adapun lanjut Sri INA telah memperoleh pembiayaan dari pemerintah sebesar Rp15 triliun dalam APBN 2020 dan berlanjut tambahan Rp15 triliun di tahun ini. Kemudian, INA juga memperoleh Rp45 triliun dalam bentuk pengalihan saham (inbreng) tahun ini.
Menurutnya, modal awal Rp75 triliun hingga akhir tahun ini akan digunakan INA untuk untuk memulai kerja sama. Serta, menghimpun investasi dan mencari mitra kerja sama untuk pembangunan di Indonesia. (Ant)
Pemprov Sumut Utang DBH Rp 2,2 Triliun, Bobby Nasution Janji Bayar
Total kewajiban DBH yang harus ditransfer Pemprov Sumut kepada 33 kabupaten/kota selama periode itu mencapai sekitar Rp2,2 triliun
