PUPR Diperintah Percepat Tender Proyek 2021, Jokowi: Kita Masih Krisis
- istimewa.
VIVA – Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agar bergerak cepat dalam upaya pelaksanaan paket tender atau seleksi dini di tahun anggaran (TA) 2021.
Hal itu diutarakan Presiden dalam acara penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini Kementerian PUPR, untuk tahun anggaran (TA) 2021.
"Saya mengingatkan ke seluruh jajaran PUPR, di tahun 2021 kita harus bergerak lebih cepat lagi. Kita ini harus sadar, kita masih dalam kondisi krisis," kata Jokowi dalam telekonferensi, Jumat 15 Januari 2021.Â
"Semangat dan auranya pun harus berbeda, serta channel-nya harus pindah ke extraordinary dengan bekerja lebih cepat," ujar Kepala Negara.
Baca juga:Â Mendag Lutfi Protes Ekspor Mobil RI ke Filipina Kena BMTPS
Jokowi berharap, dengan terciptanya 'sense of crisis' dan upaya percepatan pengerjaan proses tender serta pelaksanaan proyek-proyek itu, dapat mampu memberikan daya ungkit kepada pemulihan ekonomi nasional.
Sebab, pada 2020, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi yang cukup dalam, hingga sempat minus 5,32 persen pada kuartal II-2020. Meskipun, setelahnya mulai membaik menjadi minus 3,49 persen pada kuartal III-2020.
"Yang meskipun (masih) minus, tapi membaik. Dan kita berharap di kuartal IV-2020 dan kuartal I-2021 pertumbuhan ekonomi kita mengalami rebound," kata Jokowi.
Karenanya, Jokowi pun kembali menekankan bahwa salah satu kuncinya adalah kecepatan dalam bekerja. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
Sehingga, kecepatan dalam mengeksekusi pekerjaan terutama pada proyek-proyek padat karya, sangat dinantikan agar bisa membantu beban masyarakat. Khususnya dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan dengan jumlah yang banyak.
"Tapi, walau kita bekerja cepat dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, governance, ini tidak boleh," ujar Jokowi.
"Prosesnya harus benar, harus transparan, sesuai aturan, dan yang paling penting outcome-nya betul-betul dijaga agar mempunyai dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi di negara kita," ungkap Presiden.
