MTI: Protokol Kesehatan Angkutan Darat Lemah

Angkutan bus di Terminal Induk Bekasi, Bekasi, Jawa Barat
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Risky Andrianto

VIVA – Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan, berdasarkan beberapa fakta di lapangan, angkutan kendaraan darat baik kendaraan pribadi ataupun kendaraan sewa tidak menerapkan pengendalian protokol kesehatan yang baik.

Bus Pariwisata Tak Layak Jalan Ingin ke Puncak Bogor Diputar Balik, Ratusan Wisatawan Diturunkan

Hal ini menurutnya sangat berbeda dengan sektor penerbangan, pelayaran, perkeretaapian, maupun angkutan perintis yang sudah terakreditasi. Yang diketahui memiliki prosedur penerapan protokol kesehatan dalam operasionalnya.

"Untuk kendaraan pribadi, kendaraan sewa, dan lain-lain, yang saat ini melakukan perjalanan darat, ini luar biasa [tingkat kerawanan penularan COVID-19]," kata Agus dalam telekonferensi, Senin 21 Desember 2020.

Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub Nataru 2024: Tempat Terbatas, Buruan Cek!

Baca juga: Jalur Pansela Tersambung Seluruhnya Paling Lambat 2024

Agus menambahkan, selain berpeluang mentransmisikan COVID-19 dari daerah asal ke daerah tujuan, angkutan darat ini juga berpotensi melakukan transmisi lokal bagi penyebaran COVID-19.

Bus Rombongan Ziarah dari Banten Tabrakan dengan Truk Pasir

"Selain mengimpor COVID-19, mereka juga berpotensi melakukan transmisi lokal karena kendaraan-kendaraan itu memiliki karakteristik yang khusus yaitu door-to-door," ujarnya.

Karenanya, Agus menekankan bahwa Pemerintah Pusatdan para stakeholder terkait lainnya harus memberikan perhatian penuh pada sektor angkutan darat itu. Dan mencari bagaimana jalan keluar mengatasi permasalahan ini.

Sebab, kemampuan para Pemerintah Daerah atau kabupaten/kota pun sangat terbatas dalam mengelola pengendalian penyebaran COVID-19.

"Di satu sisi pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah daerah yang menjadi tujuan wisata, seperti DIY, Bali, dan lain sebagainya, itu memiliki kemampuan yang sangat terbatas di dalam mengelola pengendalian COVID-19," kata Agus.

Sehingga, lanjut Agus, beberapa pemerintah daerah pun hanya bisa mengeluarkan imbauan-imbauan yang mengajak agar masyarakatnya tetap berdiam diri di rumah. Meskipun banyak wisatawan tetap akan datang ke daerah mereka.

"Seperti misalnya di Yogyakarta, itu ada suatu kebijakan Pemda setempat yang mengimbau agar orang-orang Yogja jangan keluar rumah," ujar Agus.

"Mereka (Pemda) mengatakan, biarlah para tamu atau wisatawan berdatangan ke Yogja, tapi warga Yogja dihimbau untuk tidak keluar rumah agar tidak berpotensi tertular COVID-19," ujarnya. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya