Sri Mulyani Tegaskan Vaksin Belum Langsung Kendalikan COVID-19
- ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pandemi COVID-19 belum bisa dikendalikan dalam waktu dekat, meskipun vaksin hasil impornya telah datang ke Indonesia.
Oleh sebab itu, dia mengimbau kepada seluruh pihak, selama proses pemulihan ekonomi saat ini, protokol kesehatan tetap dijaga, terutama dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
"Meskipun sekarang kita sudah mengimpor vaksin, namun bukan berarti itu dalam waktu dekat COVID-nya bisa dikendalikan," tegas dia secara virtual, Jumat 11 Desember 2020.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp440 triliun dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga saat ini.
Dengan demikian, anggaran yang dicairkan dari pagu program tersebut yang mencapai Rp695,2 triliun telah mencapai 63,3 persen. Diharapkannya ekonomi rakyat bisa terselamatkan.
"Tentu tidak seluruhnya namun paling tidak kita menentukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko terburuk COVID-19. inilah yang tertuang di dalam Program PEN," ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Dengan gelontoran belanja pemerintah tersebut, diharapkannya ekonomi Indonesia pada kuartal IV akan mendekati titik nol pertumbuhan, sehingga 2021 sudah mulai tumbuh positif.
"Kontraksinya sekarang di sekitar 3,49 persen dan kita berharap di kuartal IV akan makin mendekati nol sehingga di tahun 2021 kita akan mendapatkan perekonomiannya masuk di dalam zona positif atau rebound yang cukup kuat," lanjut Menkeu.
Pemerintah Indonesia telah mendapatkan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac. Vaksin itu tiba dari Beijing ke Indonesia melalui pesawat Garuda Indonesia 19 di Bandara Soekarno Hatta pada Minggu, 6 Desember 2020.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan bahwa 1,2 juta dosis vaksin itu merupakan bagian dari pengadaan tahap pertama dari 3 juta dosis vaksin jenis SARS-CoV-2 inaktivasi.
“Vaksin COVID-19 tiba hari Minggu, 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis yang merupakan bagian dari pengadaan tahap pertama sebanyak 3 juta dosis jenis SARS-CoV-2 yang inaktivasi,” kata dia dalam virtual konpers yang tayang di channel YouTube FMM9B, Senin 7 Desember 2020.
Dijelaskan Menkes, pemerintah hanya menyediakan vaksin yang terbukti aman, dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Nantinya kata dia, vaksin itu akan diajukan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk persetujuan penggunaan emergency use authorized. (ren)
