Gebrakan Syahrul Yasin Limpo Gantikan Luhut Nakhodai KKP

Plt Menteri Kelautan dan Perikanan Syahrul Yasin Limpo.
Sumber :
  • M Yudha P.

VIVA – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, secara resmi telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim, menggantikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Aturan Tata Kelola BBL Untungkan Nelayan

Pergantian sementara posisi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad interim ini disebabkan karena saat ini Luhut diketahui tengah melakukan perjalanan dinas ke Jepang.

"Saya hari ini diamanatkan Presiden untuk melaksanakan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan ad interim," kata Syahrul di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gambir Jakarta Pusat, Kamis 3 Desember 2020.

Luhut: NU Harus Memimpin Upaya Perdamaian di Timur Tengah

Syahrul menjelaskan, dalam tugas sementaranya ini, dia diharuskan ikut mengawal aktivitas-aktivitas rutin yang ada di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia pun berharap seluruh aktivitas di KKP bisa berjalan seperti apa adanya. Di mana semua konsepsi yang sudah terprogram sebelumnya bisa dilakukan upaya-upaya percepatan guna menutup tahun anggaran 2020 ini.

Bicara di Singapura, Luhut Jabarkan 2 Pilar Strategi Ekonomi Prabowo

"Tentu saja percepatan untuk mempersiapkan langkah-langkah di tahun 2021 menjadi konsentrasi saya bersama sekjen, irjen, dan seluruh dirjen yang ada di sini," ujar Syahrul.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu mengaku akan berupaya menjaga iklim kerja yang produktif dan kondusif di KKP, dalam upaya merampungkan tugas, program, konsepsi, dan aktivitas di tahun 2020 baik secara faktual, administrasi, maupun keuangan.

"Ini pekerjaan besar sekali, ada Irjen dan mempersiapkan program-program di 2021 mendatang," ujar Syahrul Yasin Limpo. (ren)
 

Penasehat Khusus Presiden dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Sebut Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Bakal Diundur

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 akan diundur.

img_title
VIVA.co.id
27 November 2024