Negara Anggota G20 Was-was Utang Membengkak untuk Tangani COVID-19

Menkeu Sri Mulyani (tengah).
Sumber :
  • Biro Pers Istana Kepresidenan.

VIVA – Para pemimpin negara anggota G20 meminta para menteri keuangan dan gubernur bank sentral mengawasi tingkat utang publik dan swasta.  Mengingat banyak negara yang melebarkan defisit fiskal untuk penanganan pandemi COVID-19.

Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati usai mendampingi Presiden RI Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Minggu malam.

Baca juga: Habib Rizieq Bakal Swab Test Mandiri

Gebrakan Prabowo di Kancah Global: Gabung BRICS hingga Rangkul 2 Negara Adidaya

Selain itu Sri Mulyani mengatakan, para pemimpin G20 juga memfokuskan perhatian pada potensi kenaikan biaya dana seperti bunga pinjaman (borrowing cost). Dan juga perebutan likuiditas di pasar keuangan (crowding out) karena banyak negara ingin meningkatkan belanja untuk memulihkan ekonomi.

“Langkah-langkah untuk menjaga sustainabilitas dari tingkat utang baik di level publik maupun swasta akan menjadi suatu fokus yang harus dilihat pada masa COVID-19 ini maupun setelah masa COVID-19,” ujarnya dikutip Senin 23 November 2020.

Masa Tenang Pilkada, Car Free Day di Sudirman-Thamrin Tidak Diberlakukan pada 24 November 2024

Sri mengatakan, di KTT G20 hari kedua pada Minggu, pertemuan pemimpin G20 banyak membahas kebijakan untuk merespons dampak pandemi COVID-19. Khususnya yang telah menimbulkan kerusakan termasuk di bidang ekonomi.

“Semua negara melakukan berbagai tindakan kebijakan yang sifatnya luar biasa dan dalam hal ini tentu akan meningkatkan defisit dari fiskalnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut menurutnya, komitmen dari banyak negara untuk menggunakan instrumen fiskal dan moneternya semaksimal sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Khususnya, melalui kebijakan jaring pengaman sosial dan juga menciptakan banyak lapangan kerja untuk mengatasi dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Untuk memulihkan ekonomi masing-masing negara dan kemudian menjadi pemulihan ekonomi global, juga perlu diperhatikan mengenai stabilitas sistem keuangan. Karena ini akan menjadi salah satu isu yang harus diperhatikan di dalam financing track,” ujarnya.

Dalam pertemuan G20, para pemimpin menyepakati kebijakan pemulihan ekonomi harus terus didukung. Kebijakan kontra-siklus (countercyclical). Baik pada aspek fiskal, moneter dan sistem keuangan perlu terus diterapkan hingga pemulihan ekonomi berjalan stabil.

Sebagai informasi, KTT G20 pada 2020 berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Presiden Joko Widodo dan para menteri mengikuti secara virtual KTT G20 yang berlangsung pada 21-22 November 2020. (Ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya