Sri Mulyani Cerita Bersih-bersih Kemenkeu dari Calo Pencairan Anggaran
- ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Kementerian Keuangan memiliki reputasi buruk saat belum ada undang-undang di bidang keuangan negara. Yang dimaksud adalah UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Salah satu direktorat jenderal yang menurutnya memberikan sumbangsih citra buruk tersebut adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Itu karena banyaknya calo yang bersemayam di kantor direktorat tersebut.
"Dirjen Perbendaharaan waktu itu memiliki reputasi tidak baik. Kalau dilihat di semua kantor perbendaharaan banyak orang antre bawa map. Muncul calo untuk mencairkan anggaran," tutur Sri Mulyani secara virtual, Senin 26 Oktober 2020.
Baca juga: Viral Truk Masuk ke Dalam Habitat Komodo, Bikin Geram
Reputasi itu, menurutnya memunculkan anggapan bahwa untuk mencairkan anggaran yang dibutuhkan kementerian atau lembaga perlu untuk membawa map. Map tersebut dikatakan Sri berisi uang sogokan.
"Sehingga reputasi untuk cairkan anggaran perlu bawa map, isinya uang sogokan. Kita enggak pernah tau urutan berapa sehingga tidak ada kepastian dan perbaikan pelayanan itu titik kita reformasi," tegas nya.
Atas kondisi tersebut, ditambah adanya dukungan undang-undang, Sri mengklaim langsung melakukan reformasi total untuk memperbaiki citra tersebut dan mengubah sistem kerja pengelolaan perbendaharaan negara.
Salah satunya adalah dengan membangun tahapan sistem pencairan, dimulai dari front office, middle office hingga back office. Tujuannya agar pelayanan pencairan dilakukan secara transparan dan terbuka.
"Itu cara utama mulai bersihkan calo-calo anggaran, sehingga kantor-kantornya menjadi relatif baik. Dilakukan otomatisasi dalam pelayanan sehingga masyarakat makin tahu," ungkap Menkeu Sri Mulyani. (ren)
Kakak Beradik jadi Sindikat Keberangkatan PMI Ilegal, Diamankan BP2MI
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, bersama dengan petugas gabungan lainnya, mengamankan seorang perempuan berinisial MK, usai terlibat keberangkatan PMI ilegal.
