Airlangga Siap Dialog dengan Demokrat-PKS yang Tolak RUU Cipta Kerja
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terbuka untuk berdialog dengan dua fraksi partai yang menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk diambil keputusan tingkat I atas hasil pembahasan RUU tentang Cipta Kerja.
Dua fraksi di DPR yang menolak ialah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tujuh fraksi lainnya, yaitu PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Partai Nasdem, PPP, dan PKB menerima.
"Kami Fraksi Partai Demokrat menyatakan menolak RUU Cipta Kerja. Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif; kita tidak perlu terburu-buru," kata anggota Baleg Fraksi Partai Demokrat DPR RI Hinca Pandjaitan dalam rapat secara virtual pembahasan RUU Cipta Kerja pada Sabtu malam, 3 Oktober 2020.
Baca: Gangguan Listrik di DPR, Pembahasan RUU Cipta Kerja Pindah ke Hotel
Hal senada disampaikan oleh anggota Badan Legislasi Fraksi PKS Ledia Hanifa A yang menyatakan fraksinya menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang.
Pemerintah tetap menerima semua catatan dari seluruh fraksi baik yang menerima maupun menolak RUU Cipta Kerja untuk diundang-undangkan. "Sebetulnya kalau mau dialog, kami tetap buka, masih ada waktu dialog, dan kami bisa menjelaskan apabila diperlukan. Kami siap hadir di Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat sambil kita menunggu rapat paripurna," ujarnya.
Penjelasan Menko Airlangga Hartarto Terkait Sektor yang Bebas PPN 12 Persen
Walau mulai dari tanggal 1 Januari 2025 itu PPN 12 persen diberlakukan oleh pemerintah, tetapi ada beberapa sektor yang tidak terkena imbas dari kenaikan tarif tersebut.
