Wapres Ma'ruf Sayangkan Pekerja RI Kalah Produktif Dibanding Malaysia
- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyayangkan produktivitas tenaga kerja Indonesia bukan yang terbaik di ASEAN. Padahal, produktivitas itu dibutuhkan untuk daya saing di tengah persaingan global yang semakin ketat.
"Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO) yang diterbitkan dalam Asian Productivity Databook 2018, posisi produktivitas per pekerja Indonesia berada pada peringkat ke-4 dari 8 negara ASEAN yang tergabung dalam APO," kata Ma'ruf dalam orasi ilmiah secara virtual, Rabu 23 September 2020.
Menurut Ma'ruf, produktivitas per pekerja Indonesia hanya berkisar US$24.900. Atau berada di bawah Singapura yang berada di peringkat pertama dengan produktivitas per pekerja sebesar US$131.900.
Baca juga: Dana KUR UMKM Mengalir Lewat Gojek hingga Tokopedia
"Kita juga masih terpaut jauh dengan Malaysia, dengan produktivitas per pekerja sebesar US$56.400 dan Thailand sebesar US$28.300. Keduanya berada di peringkat ke-2 dan ke-3," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf menyebutkan, pekerja di Indonesia tidak ada pilihan selain harus mampu meningkatkan produktivitas nasional. Hal itu bisa terwujud melalui peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi yang tepat guna, inovasi, serta iklim usaha yang lebih baik.
Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, menurut Wapres, berperan penting dalam peningkatan kualitas SDM ini. Sebab, persoalan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kualitas sumber daya manusia.
Dia pun menegaskan, pemerintah katanya telah menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas pertama.
"Menurut saya SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta Tanah Air, dan berakhlak mulia, ber-akhlakul karimah," kata Ma'ruf. (art)
UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan Setelah Pilkada
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 batal diumumkan.
