Komite PEN Klaim RI Bakal Selamat dari Resesi Ekonomi Hebat
- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mengklaim Indonesia akan mengalami resesi yang hebat jika pemerintah tidak melakukan intervensi ekonomi selama ini.
Sekretaris Eksekutif I KPC-PEN, Raden Pardede, mengatakan jika tidak ada intervensi pemerintah, maka resesi ekonomi secara hebat itu akan terjadi. Indikatornya, anjloknya daya beli masyarakat, hilangnya pekerjaan dan naiknya angka kemiskinan.
"Karena kalau dibiarkan ekonominya akan mengalami resesi yang hebat, bukan hanya resesi, tapi resesi hebat. Pendapatan turun pekerjaan hilang kemiskinan akan naik," katanya saat konferensi pers virtual, Rabu 23 September 2020.
Baca juga: OJK Tegaskan Pemulihan Ekonomi Corona Bergantung pada Krisis Kesehatan
Pemerintah sendiri sudah memastikan bahwa resesi ekonomi terjadi di Indonesia setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada kuartal III-2020 ekonomi kembali terkontraksi di kisaran -2,9 sampai - 1 persen.
Meski begitu, Raden mengatakan bahwa resesi itu bisa lebih dalam jika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan intervensi. Seperti jaring pengaman kesehatan, jaring pengaman sosial, jaring pengaman sektor riil dan jaring pengaman sektor keuangan.
"Tanpa ada intervensi pemerintah dibiarkan saja maka gabungan tadi akan terjadi resesi luar biasa itu kurva luar biasa. Dengan adanya intervensi kita kurangi dalamnya kontraksi resesi itu," tegas dia.
Dia mengklaim, sejak Juni 2020, manakala pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan intervensi ke ekonomi, perbaikan-perbaikan indikator fundamental ekonomi Indonesia berangsur-angsur membaik.
"Sejak Juni akhir terjadi perbaikan secara gradual semuanya, kita lihat di situ bagaimana yield government turun, jadi bunga surat utang pemerintah turun, indeks naik dan rupiah ada penguatan," ucap Raden. (ren)
Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan
Polusi plastik adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan sektor informal.
