Di Depan Pengusaha, Menko Airlangga Tegaskan Ekonomi RI Lebih Sehat
- Sekretariat Negara
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021 mendatang akan semakin membaik.Hal itu diutarakannya, berdasarkan prediksi dari sejumlah lembaga internasional seperti misalnya IMF, World Bank, ADB dan OECD.
Bahkan, di akhir tahun 2020 ini, proyeksi para lembaga keuangan itu telah memperlihatkan adanya kurva "V" pada perekonomian nasional. Di mana, proyeksi akhir tahun secara year-to-date menunjukkan bahwa prediksi IMF terhadap perekonomian nasional yakni sebesar minus 0,3 persen, Bank Dunia 0 persen, ADB minus 1 persen, dan OECD minus 3,9 persen sampai minus 2,8 persen.
Baca juga: Tidak Semua Pekerja Dapat BLT Rp600 Ribu, Ini Saran Menko Airlangga
"Sedangkan di tahun 2021, secara year-to-date nya dari IMF sebesar 6,1 persen, dari World Bank 4,8 persen, dari ADB 5,3 persen, dan dari OECD 2,6 persen sampai 5,2 persen," kata Airlangga dalam telekonferensi di acara Kadin Indonesia, Kamis 10 September 2020.
Airlangga mengartikan, bahwa dari berbagai lembaga keuangan itu, mereka pun menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan akan bisa kembali positif.
"Sehingga, tentunya kita pun harus melihat berapa dalam kontraksi ekonomi kita, dibandingkan dengan berbagai negara lain," ujarnya.
Airlangga mengklaim, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini, meskipun berada di posisi minus, masih relatif lebih tinggi dari peer country seperti misalnya Thailand, Malaysia, Singapura, atau bahkan India.
"Seperti misalnya Thailand yang sudah dua kuartal mengalami minus, dimana saat ini kontraksinya semakin dalam yakni menuju minus 12 persen," kata Airlangga.
"Atau bahkan Malaysia yang masuk ke minus 17 persen, kemudian negara lain seperti Singapura yang minus 12 persen, Filipina minus 16 persen, dan yang terdalam adalah India dengan minus 23,90 persen," ujar Menko Airlangga. (ren)
Indonesia dan Malaysia Lanjutkan Kerja Sama Gugus Tugas Hadapi Aturan Deforestasi Uni Eropa
Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperpanjang pembentukan Gugus Tugas Ad Hoc (Ad Hoc Joint Task Force) terkait European Union Deforestation Regulation (EUDR).
