Mengejutkan, OJK Sebut Ekonomi RI Mulai Bangkit dari Daerah
- Repro video Kemenkeu.
VIVA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terjadinya pertumbuhan signifikan kredit bank pembangunan daerah di tengah masa Pandemi COVID-19. Pertumbuhan lebih tinggi juga terjadi dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan swasta.
Baca Juga:Â Sri Mulyani: Semester I-2021 Ekonomi RI Belum Bisa Pulih Full Power
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan, pertumbuhan kredit BPD hingga Juli 2020 mencapai 8,23 persen. Jauh di atas pertumbuhan kredit Himbara sebesar 3,36 persen dan bank umum swasta yang hanya 0,91 persen.
Sementara itu, pertumbuhan kredit secara nasional hingga Juli 2020 dikatakan Wimboh, juga telah tumbuh lebih baik, yakni mencapai 1,53 persen dari sebelumnya pada Juni 2020 yang hanya mampu tumbuh sebesar 1,4 persen secara tahunan.Â
"Artinya ini ada permintaan yang di daerah cukup besar, meskipun ini total tidak bisa mengangkat secara nasional. Tapi, di sini ada tanda-tanda bahwa pertumbuhan itu dimulai dari daerah," kata Wimboh saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu 2 September 2020.
Menurutnya, kondisi itu seiring dengan sudah mulai ramainya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat daerah. Sebab, Wimboh mengaku melihat hotel-hotel dan mal di sejumlah daerah saat ini sudah mulai ramai dan bahkan penuh.
"Kemarin kami sempat ke Yogyakarta, Solo, penuh. Tapi di Jakarta orang belum berani, masih sepi, datang ke mal saja masih sepi. Ini confirm memang permintaan kredit di daerah lebih besar," tutur Wimboh.
Berbanding terbalik dengan perbankan dalam negeri, Wimboh mengatakan bahwa kinerja kredit bank-bank kepemilikan asing malah merosot tajam hingga mengalami kontraksi pertumbuhan pada bank asing -5,35 persen secara tahunan.
"Bank umum swasta hanya tumbuh 0,91 persen, ini sektor swasta memang belum appetite-nya belum kelihatan dan apalagi kalau bank milik asing ini malah mencatatkan kontraksi. Ini tugas kami mengomunikasikan kenapa belum confident," ungkap Wimboh. (art)
Investor Kripto di Indonesia Capai 21 Juta, DPR Dorong Pemerintah Rampungkan Peraturan Transisi ke OJK
DPR mengimbau pemerintah untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur transisi pengalihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK.
