UMKM Siap-siap Kebanjiran Proyek dari BUMN
- ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
VIVA – Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia atau Akumindo mengaku tak lagi terabaikan oleh pemerintah setelah diberikan akses menjadi vendor bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketua Akumindo, Ikhsan Ingratubun, mengatakan sebelum adanya pembukaan akses pasar tersebut oleh Kementerian BUMN, yang saat ini dipimpin Erick Thohir, untuk bisa menjadi bagian dari bisnis BUMN sangat sulit.
"Sebelumnya terabaikan oleh BUMN, tapi sekarang sudah dimintakan untuk menjadi vendor bagi BUMN,” kata dia, Kamis 6 Agustus 2020.
Baca juga: Jokowi Ingin Ada Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata
Ikhsan menganggap dengan terobosan kebijakan tersebut, produktivitas UMKM bisa kembali naik. Sebab, dari 37 ribu UMKM yang melaporkan terdampak COVID-19, 56 persennya melaporkan terjadi penurunan penjualan.
"Dengan dibuka seperti ini, apalagi masuk pasar digital dan komitmen BUMN untuk mengambil produk-produk UMKM, saya kira ini bisa meningkatkan produktivitas,” ungkap Ikhsan.
Ia berharap program tersebut dijalankan secara konsisten dengan dibuatkan aturan yang terperinci untuk melindungi UMKM dalam menjalankan usahanya. Dia pun berharap progran itu bukan hanya selama masa pandemi COVID-19 saja.
"Jangan karena masalah pandemi saja, tetapi memang harus ada aturannya, bahwa UMKM ini sebagai partner atau dibukakan pasar oleh BUMN untuk menyerap pasar, menyerap produknya dan itu dilaksanakan secara konsisten," tegas Ikhsan.
Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, mengatakan program yang dinamakan Pasar Digital UMKM (PaDi UMKM) itu akan dilaksanakan bulan ini. Pengadaan yang dilakukan BUMN sebesar Rp18,5 triliun, dari sisi belanja modal maupun operasionalnya, sedangkan di bawah Rp14 miliar akan diserahkan ke UMKM.
"Dalam konteks meningkatkan kapasitas usaha UMKM, kami di BUMN berkomitmen memberikan ruang kepada para UMKM untuk menjadi supplier atau vendor BUMN," kata Tiko, sapaan akrabnya, Selasa 28 Juli 2020. (ren)
