Pemprov DKI, Jabar, Banten Ajukan Pinjaman ke Pusat, untuk Apa Saja?
- Instagram @smindrawati.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan lampu hijau bagi PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk memberikan pinjaman bagi pemerintah daerah demi membangkitkan ekonomi wilayah masing-masing.
Dana pemerintah pusat yang dikelola PT SMI itu akan dimanfaatkan untuk membangun berbagai proyek infrastruktur daerah. Terutama yang berkaitan untuk penanganan pandemi COVID-19Â dan pemulihan ekonomi nasional.
"Pinjaman yang disampaikan hari ini saya lihat untuk pembangunan juga di bidang kesehatan seperti rumah sakit, pembangunan jalan, jembatan dan pasar," kata Sri di kantornya, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.
Baca juga:Â Anies: Jika Kasus Positif Tambah, Artinya Kurangi Masalah Jakarta
Sri mengatakan, saat ini yang baru mengajukan pinjaman adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun, kemudian Jawa Barat senilai hampir Rp4 triliun dan Banten Rp1,9 triliun.
Untuk DKI, total dana pinjaman dibagi dalam dua tahap, yakni Rp4,5 triliun untuk tahun anggaran 2020. Sedangkan sisanya, yakni Rp8 triliun, diajukan untuk tahun anggaran 2021.
"Jadi kita lihat dan integrasikan dalam RAPBN 2021 proyek-proyeknya dari mulai air minum, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, transportasi, pariwisata dan olahraga," kata Sri.
Sementara itu, untuk Jawa Barat senilai Rp1,9 triliun untuk tahun anggaran 2020 dan Rp2,09 triliun untuk tahun anggaran 2021. Sementara itu untuk Banten belum ada rincian proyek dan pemanfaatan di tahun anggarannya.
"Jawa Barat Rp1,9 triliun pada 2020 dan 2021 Rp2,09 triliun. Ini untuk proyek rumah sakit, jalan jembatan dan perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta penataan kawasan khusus," kata Sri.
Dia mengharapkan, tiga daerah yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian nasional itu bisa menjadi contoh program pinjaman daerah. Dengan begitu diharapkan Pemerintah Daerah lain juga ikut mengajukan.
"Sehingga pengaruhnya besar ke ekonomi nasional. Kita harap Jawa Timur dan Jawa Tengah yang sedang dibahas, dan kita harap mereka menyampaikan secara resmi, seperti Pak Anies [Baswedan]  kebutuhan pinjamannya," lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. (ren)
