Pemerintah Tak Bangun Ibu Kota Baru Tahun 2020 tapi Kajian Jalan Terus

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dan pemenang sayembara Ibu Kota.
Sumber :
  • VIVAnews/Fikri Halim

VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharos Monoarfa memastikan bahwa pemerintah tidak akan memulai pembangunan fisik ibu kota negara (IKN) baru pada tahun 2020 di Kalimantan Timur.

Ekonomi Tumbuh Stagnan 5 Persen, Bappenas: Indonesia Harus Keluar dari Middle Income Trap

Pembangunan infrastruktur IKN tidak bisa dilanjutkan saat ini karena wabah virus corona (Covid-19) baik di Indonesia maupun dunia. "Memang kita tidak ada pemikiran untuk memulainya dengan pembanguanan yang sifatnya fisik, tapi kajiannya tetap kita lakukan," katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu malam, 6 Mei 2020.

Suharso menjelaskan, pengkajian itu penting karena ketika ekonomi sudah pulih dan Covid-19 sudah berakhir, pemerintah sudah bisa langsung menjalankan pembangunan IKN.

Pemerintah akan Lanjutkan Fondasi Kuat Pembangunan Nasional Warisan Jokowi

"Sehingga di masa yang akan datang kita sudah siap. Kami paham isu ini agak missleading karena dianggap betul-betul IKN pekerjaan fisiknya dilakukan tahun-tahun ini. Saya kira tidak, bahkan Bappenas sudah potong anggaran Rp600 miliar atau 35 persennya," ujarnya.

Pemerintah Indonesia memang telah mengalihkan fokus anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan beberapa waktu lalu, bahwa proyek itu mungkin dilanjutkan tahun 2021.

Bappenas Ungkap Sederet Target Jokowi yang Tidak Tercapai

Anggaran proyek pemindahan IKN baru ini dari Jakarta ke wilayah di Kalimantan Timur senilai Rp466 triliun belum disetujui oleh DPR. Namun, pemerintah, kata Sri, sudah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembebasan lahan tahun ini.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian  PPN/Bappenas, Tri Dewi Firgiyan

Bappenas Tegaskan Pentingnya Tata Kelola Pedesaan Harus Bisa Adaptif

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/ Bappenas menyebut pentingnya pemberdayaan dan tata kelola pedesaan yang lebih adaptif dengan pengingkatan kapasitas

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024