Soal Jiwasraya, Demokrat: Hentikan Tudingan Tak Mendasar ke SBY
- Dokumentasi Jiwasraya.
VIVA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa persoalan Jiwasraya bukan perkara mudah untuk diselesaikan. Pasalnya, menurut dia, masalah perusahaan asuransi milik negara PT Asuransi Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.
Pernyataan mantan gubernur DKI Jakarta ini pun menuai protes dari kader Partai Demokrat. Sebab, satu dekade lalu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat menjabat sebagai pemimpin negeri ini alias presiden Republik Indonesia (RI).
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Anton Sukartono Suratto mengatakan bahwa Jiwasraya justru membukukan laba ketika negeri ini masih dipimpin SBY. Dia membeberkan, pada tahun 2010, Jiwasraya mencatat laba sebesar Rp201 miliar, pada tahun 2011 labanya naik menjadi Rp394 miliar.
Kemudian setahun setelahnya atau 2012 masih mencatat laba, meski turun menjadi Rp268 miliar. Namun pada 2013, laba perusahaan asuransi pelat merah ini melonjak menjadi Rp457 miliar.
"Jadi tidak ada hubungannya pemerintahan SBY dengan penyebab ruginya Jiwasraya, apalagi era Pak SBY berakhir 2014," kata dia dalam keterangannya, Sabtu, 21 Desember 2019, dikutip dari VIVAnews.
Dia menjelaskan, SBY justru mendapat warisan masalah Jiwasraya dari dampak krisis yang terjadi pada tahun 1998. Saat itu, utang perusahaan mencapai Rp6 triliun dan berhasil diselesaikan pada tahun 2009.
Anton pun mengingatkan bahwa saat dipimpin SBY, ekonomi Indonesia tumbuh 6 persen. Bahkan, menurutnya, SBY mewariskan APBN sebesar Rp1.7000 triliun, Produk Domestik Bruto Rp10.063 triliun, dan cadangan devisa mencapai US$111 miliar kepada Jokowi.
"Makanya pemerintah ini bisa terus bergerak, walau pun utang terus bertambah," ucapnya.
Jiwasraya defisit tahun 2018
Sementara menurut Anton jika mengutip catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jiwasraya malah menderita defisit sebesar Rp10,2 triliun per 31 Desember 2018. Padahal pada 2014, Jiwasraya masih mencatat laba senilai Rp661 miliar.
Laba tersebut meningkat menjadi Rp1,048 triliun pada 2015 dan nilainya naik dua kali lipat setahun setelahnya menjadi Rp2,14 triliun. Namun pada tahun 2017, laba Jiwasraya merosot tajam menjadi hanya Rp328 miliar.
Pada awal 2018, Jiwasraya melakukan pergantian direksi. Kemudian pada akhir 2018, perusahaan memutuskan menjual aset investasi demi bisa membayar klaim nasabah. Diduga memburuknya kondisi keuangan perusahaan lantaran manajemen perusahaan melakukan penyelewengan wewenang.
Sementara dalam kesimpulan hasil RDP Komisi VI, DPR merekomedasikan penanganan hukum dimulai dengan melakukan pencekalan terhadap direksi Jiwasraya periode 2013-2018. Selain itu, pemerintah diminta melakukan audit keuangan Jiwasraya.
"Silakan pemerintah mengaudit masalah keuangan Jiwasraya sejelas-jelasnya dan sampaikan hasilnya secara transparan kepada masyarakat agar semuanya jelas. Jadi, hentikanlah tudingan tidak mendasar kepada Pak SBY," tandas Anton.
