Sri Mulyani Ingatkan Siapapun Presidennya Harus Jaga Keuangan Negara
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menganggap rangkaian Pemilu 2019, membuat tegang seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Terutama sekarang, saat Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memutus sengketa Pemilu Presiden.
Menurut Sri, sebagai bendahara maupun pengelola keuangan negara, kementeriannya turut bersumbangsih untuk meredam ketegangan itu. Caranya, dengan menjunjung tinggi prinsip netralitas semua aparatur Kementerian Keuangan.
"Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, dan kita diminta sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang netral, saya sungguh-sungguh menjalankan posisi ini. Netralitas kita, menjelaskan tugas kita sebagai pengelola dan bendahara negara, membela policy yang kita tetapkan," katanya di Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.
Siapapun Presidennya, Kementerian Keuangan harus menjaga keuangan negara berdasarkan aturan undang-undang yang telah ditetapkan. Menjalankan tugas dan fungsinya bukan berdasarkan selera menteri dan direktur jenderal tertentu, namun sesuai aturan undang-undang.
Bila suatu kebijakan telah ditetapkan atas hasil analisis dan diskusi yang panjang untuk mengelola keuangan negara dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka diharapkan seluruh jajaran Kementerian Keuangan dapat menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan konsisten.
"Membela policy yang kita tetapkan, menjelaskan kepada seluruh pihak yang belum memahami, belum mengerti, atau sengaja tidak mengerti dan memahami--Anda harus membela itu. Itu bagian dari profesionalitas dan integritas, serta netrealitas kita sebagai pengelola keuangan negara," ujarnya. (asp)
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
