Hasto-PDIP Bantah Usik Nasdem yang Capreskan Anies, Singgung Etika Politik
- PDI Perjuangan
VIVA Politik – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto berdalih bahwa pihaknya tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain yang mendukung Anies Baswedan. Bahkan, kata Hasto, partainya tidak menyayangkan sikap Partai Nasdem.
Yang direnungkan pihaknya, tegas Hasto, adalah mengenai etika politik dan kerja sama partai politik mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi Election Corner yang diselenggarakan Fisipol UGM, di Yogyakarta, Senin, 10 Oktober 2022. Diskusi itu bertema “Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024”.
"Ya prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja partai politik pengusung Pak Jokowi kan terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan pak Jokowi dan KH Maruf Amin. Dan dukungan itu diberikan selama lima tahun,” kata Hasto.
"Kerja sama politik atau di media sering disebut koalisi, bagi PDI Perjuangan, harus kerjasama yang bertahan lama. Tak bisa sesaat. Makanya kita mengawal partai yang bekerja sama mendukung Pak Jokowi ini," imbuhnya
Dengan komitmen tersebut, lanjut Hasto, seharusnya saat Pemerintahan Jokowi menempatkan skala prioritas mengatasi masalah perekonomian, maka partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama.
Begitupun ketika pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, tekan dia, semua harus mendukungnya.
"Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang (Anies Baswedan) yang punya kebijakan berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan Pak Jokowi maka akan kontradiktif. Tapi sekali lagi, PDI Perjuangan tak campur tangan dengan kedaulatan parpol lain. Hanya skala prioritas PDI Perjuangan adalah mendorong setinggi tingginya prestasi demi kemajuan rakyat di pemerintahan Pak Jokowi dan KH Maruf Amin," ujarnya.
Ditegaskan lagi, pernyataan Hasto dilontarkan apakah lantaran Partai Nasdem terlalu cepat dalam mendeklarasikan Anies, Hasto menjawab diplomatis.
"Kami tidak menyayangkan, karena partai politik punya kalkulasi sendiri. PDI Perjuangan tidak intervensi kedaulatan partai lain. Hanya jangan sampai skala prioritas yang disampaikan pak Jokowi kemudian bergeser menjadi kontestasi pilpres terlalu dini, apalagi yang dicapreskan itu punya policy yang berbeda dengan pak Jokowi," imbuhnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
- VIVA/Andrew Tito
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya berang terhadap pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyindir keputusan partainya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.
Willy juga heran, kalau Hasto menilai Nasdem telah mengganggu konsentrasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi masalah perekonomian karena mendeklarasikan Anies. Ia mempertanyakan kenapa Hasto hanya menyinyir Anies. Namun tidak dengan Gerindra yang telah mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.
"Itu klaim tidak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas (dari pemerintahan) juga jika begitu," kata Willy kepada awak media dikutip Senin, 10 Oktober 2022.
Willy menegaskan, Partai Nasdem sampai hari ini masih mendukung pemerintahan Jokowi. Ia meyayangkan pernyataan Hasto, sebab seolah-olah politik hanya diidentifikasi dengan isu-isu permukaan pencapresan.
"Sejauh ini menteri-menteri Nasdem selalu segaris dengan arahan Presiden Jokowi. Apa ada sikap Nasdem yang bertentangan dengan pemerintahan saat ini? Tidak!" tegas Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini.
Willy menambahkan, persoalan politik di koalisi pemerintah seharusnya tidak hanya diukur oleh jatah menteri. Dia mengajak semua pihak untuk membangun iklim politik yang mencerdaskan.
"Jadi atas dasar apa Nasdem disebut keluar dari pemerintahan? Masa ukurannya karena mencapreskan seseorang. Terlalu kerdil lah cara berpikir seseorang jika begitu argumentasinya," imbuhnya.
