Pengusaha Ingatkan Tumpang Tindih Aturan di Batam Bikin Rugi
- ANTARA FOTO/M N Kanwa
VIVA – Dunia usaha sangat berharap Kota Batam benar-benar menjadi tujuan investasi yang tepat, sama seperti tujuan yang diharapkan ketika dibangun dahulu. Kota yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau ini, awalnya disiapkan untuk menjadi kawasan industri berteknologi tinggi dengan sejumlah kemudahan investasi.
Letaknya yang sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia, menjadikannya sebagai wilayah yang dilirik para investor untuk industri berbasis logistik, elektronik, dan industri minyak dan gas. Namun, dalam perjalanannya Kota Batam tidak seperti yang diharapkan.
Bahkan, Indonesia Services Dialoque Council mencatat dalam dua tahun terakhir sangat terasa lesunya perekonomian di kota ini. Sejumlah perusahaan pun menghentikan kegiatan operasionalnya, yang berakibat kepada pengangguran ratusan ribu pekerja, melemahnya daya beli masyarakat, serta berkurang drastisnya aktivitas masyarakat itu sendiri.
Direktur Eksekutif ISD Council, Devi Ariyani, mengungkapkan, salah satu penyebab utama lesunya ekonomi Batam adalah tumpang tindihnya kebijakan pemerintah. Terlebih lagi adanya dualisme pemegang kebijakan yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Karena itu menurutnya, ISD telah bertemu dengan sejumlah pihak terkait di Kota Batam, termasuk dialog publik yang diselenggarakan oleh ISD bersama Politeknik Negeri Batam di Kota Batam beberapa waktu lalu.
Pertemuan itu dihadiri perwakilan dari Pemerintah Kota Batam, BP Batam, pelaku bisnis, akademisi dan para mahasiswa. Berbagai masukan disampaikan dalam forum itu untuk mengembalikan kota Batam sesuai dengan fungsinya.
“Masukan-masukan ini dapat dijadikan acuan dalam upaya menciptakan perubahan di Kota Batam agar menjadi tujuan investasi yang menguntungkan bagi pengusaha, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Devi, yang dikutip dari keterangan resminya, Selasa 9 Januari 2018.
Devi menambahkan bahwa ISD akan terus berkomitmen untuk mendorong promosi pertumbuhan dan efisiensi sektor jasa mulai dari pemerintah daerah hingga nasional agar sektor jasa Indonesia berdaya saing global.
Komitmen Baru
Sementara itu, Yose Rizal Damuri dari Badan Pembina ISD dan Selo Winardi dari Badan Pengurus ISD menyimpulkan perlu komitmen baru dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Batam, dan BP Batam untuk memperbaiki situasi yang terjadi di Batam. Harus ada kesepakatan baru untuk membuat kebijakan yang efisien dan efektif, agar tidak membingungkan investor.
Terdapat tumpang tindih aturan yang terjadi berdampak pada inefisiensi dan perlambatan perkembangan industri dan ekonomi kota Batam karena ketidakpastian iklim usaha.
"Ini yang harus diatasi bersama, dengan membuat komitmen bersama lagi," kata Yose. (ren)
Dunia Berebut Investasi, Ekonom: KUHP Baru Bakal Ganggu Realisasi Penanaman Modal Asing
Atas pengesahan Undang-undang tersebut pasal-pasal di UU KUHP menuai banyak sorotan dari berbagai pihak bahkan disebut akan mengganggu iklim investasi asing di Indonesia.
