Tiket Kereta Bandara Kemahalan, Jokowi Minta DKI Subsidi
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA – Harga tiket kereta yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dengan Stasiun Sudirman Baru awalnya dipatok Rp100 ribu per penumpang. Itu terhitung mulai 1 Januari 2018.
Namun, bagi Presiden Joko Widodo, harga tersebut dianggap terlalu mahal. Dia meminta tarifnya diturunkan menjadi Rp70 ribu.
Atas permintaan Presiden itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku harus mencari sumber dana untuk menutupi biaya operasional kereta bandara setelah tarif tersebut diturunkan.
"Ini masih dihitung. Rp70 ribu akan kita pertahankan. Tapi masih dihitung semuanya," kata Presiden Jokowi di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa 2 Januari 2018.
Jokowi ingin semua moda transportasi itu nantinya bisa terintegrasi, seperti LRT, MRT dan TransJakarta. Ini bertujuan membuat masyarakat, yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi saat ke bandara, bisa beralih ke transportasi umum.
Meski begitu, menurut presiden, subsidi tetap harus diberikan. Ia pun meminta keterlibatan pemerintah daerah yang terkait agar subsidi tersebut bisa diberikan untuk masyarakat.
"Bisa saja subsidinya dari Pemprov DKI, kenapa tidak," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengelola PT Railink akan berusaha mencari sumber pemasukan. Karena hitungan awal tarif Rp100 ribu untuk sekali perjalanan, namun kini diturunkan hingga Rp70 ribu.
"Kalkulasi secara matematis FS (feasibility study) itu Rp100 ribu dan yang memutuskan harga Rp70 ribu adalah Presiden. Ini tentu membuat Railink harus mencari pemasukan lain untuk sisanya," tutur Budi.
Terkait keluhan masyarakat karena harga tiket yang dinilai mahal untuk jarak Stasiun Bandara Soekarno-Hatta menuju Stasiun Batu Ceper nantinya pihak Kemenhub dan Railink akan melakukan evaluasi.
"Kalau itu akan kami evaluasi," kata Budi singkat. (ren)
Kasus Korupsi Pengembangan Stasiun Railink Bandara Kualanamu, 4 Tersangka Ditahan
Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut, menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi, pengadaan jasa kontruksi pekerjaan pengembangan Stasiun Railink.
