Pembatasan Impor Tembakau Ancam Serapan Cengkih Nasional
- Antara/ Arief Priyono
VIVA – Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau. Aturan ini berpotensi mempersulit pabrikan rokok untuk memperoleh bahan baku.
APCI khawatir keberadaan beleid ini akan membuat industri hasil tembakau mengurangi atau bahkan menghentikan proses produksi karena kekurangan bahan baku. Terlebih, Indonesia saat ini masih mengalami defisit tembakau.
Sekretaris Jenderal APCI I Ketut Budhiman mengatakan, bila industri mengurangi produksi akan berdampak pada penurunan jumlah serapan cengkih. Diprediksi, penurunannya hingga 50 persen dari total produksi nasional.
Dia mengingatkan bahwa 94 persen cengkih Indonesia diserap oleh pabrikan rokok. Jika sesuatu terjadi pada industri, dampaknya juga akan mengenai petani cengkih.
“Sangat ironis bahwa tembakau yang pasokannya tidak mencukupi dibatasi impornya, sedangkan cengkih yang cukup diproduksi di Indonesia, malah dibuka lebar impornya," ujar Budhiman dikutip dari keterangan resminya, Kamis 14 Desember 2017.
Dia mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang diputuskan malah kontraproduktif. Sebab jika beleid ini dipaksakan, ujung-ujungnya juga bisa berakibat pada target penerimaan negara dari cukai rokok.
Budhiman juga meminta pemerintah tidak menganaktirikan para petani cengkih. Pemerintah diharapkan mengalokasikan anggaran cukai rokok untuk penelitian dan pengembangan tanaman cengkih selain untuk rokok. Dengan demikian, petani cengkih tidak terlalu tergantung pada industri hasil tembakau.
"Kami juga mengajak masyarakat Indonesia, khususnya 1,5 juta petani cengkih di Indonesia, untuk memperjuangkan masuknya cengkih ke dalam nomenklatur dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, temu dewan pengurus nasional dan dewan pengurus daerah APCI di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2017 yang lalu menghasilkan petisi yang menuntut pemerintah untuk mencabut aturan itu. APCI juga akan melanjutkan perjuangan agar kretek dapat dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya, sejajar dengan batik, angklung dan keris. (one)
Kebijakan Prabowo Hapus Utang Petani-Nelayan Bakal Hidupkan Usaha Kecil, Kata Anggota DPR
Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, merespon wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM di perbankan
