Sawit Disebut Komoditas Buruk, Malaysia Anggap UE Tak Adil
- REUTERS/Samsul Said
VIVA – Resolusi Parlemen Uni Eropa dan beberapa negara Eropa lainnya yang menyebut produk kelapa sawit sebagai komoditas buruk, merugikan Malaysia dan Indonesia.
Sebagai dua negara produsen sawit terbesar di dunia, banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup mereka pada komoditi tersebut.
Menurut Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Sri Zahrain Mohamed Husein, saat ini ada sekitar 16 juta smallholder Indonesia dan 600 ribu lainnya yang kehidupannya akan terganggu, apabila persepsi buruk terhadap sawit terus berlanjut.
"Kita lihat hari ini isu sawit tertekan atas pendirian negara-negara Eropa di mana ada resolusi Parlemen Uni Eropa yang mendiskriminasikan kelapa sawit. Kita bimbang, sebab negara kita memproduksi hampir kelapa sawit dunia," ujar Dato Sri Zahrain di Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.
Dubes Malaysia mengatakan, ia tak mau persepsi sawit menjadi semakin buruk apalagi jika sebuah negara terlibat dalam menyebarkan hal tersebut. Menurutnya dalam dunia free trade atau perdagangan bebas, setiap pihak yang terlibat harus bersaing secara adil.
"Kalau mereka tidak mau memakai minyak sawit tidak apa. Tapi jangan negara sendiri yang meletakkan persepsi yang kami anggap sebagai sebuah diskriminasi," ujarnya.
Bahkan, Dato mengatakan, Kerajaan Malaysia akan bertindak secara lebih agresif, bukan lagi ofensif, soal diskriminasi buruk ini. "Kita telah setuju untuk mengambil langkah yang lebih ofensif. Sebab mereka sudah mendiskriminasi produk kita, kita juga bisa diskriminasi produk mereka," ujarnya menegaskan.
Sebelumnya pada Annual Meeting Indonesia-Malaysia yang dihadiri oleh kedua pemimpin negara, telah disepakati melalui suatu badan bernama Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC), di mana kedua negara akan bekerja sama untuk melawan diskriminasi terhadap sawit tersebut.
"Saya sudah ditugaskan oleh Perdana Menteri untuk bekerja sama dengan Indonesia. Tugasnya adalah menempatkan sawit sebagai komoditi penting, yang bermanfaat dan boleh digunakan oleh semua masyarakat dunia," ujarnya.
Menteri Nusron Bakal Tertibkan 537 Badan Usaha Sawit tanpa HGU
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya akan menertibkan 537 badan usaha perkebunan sawit beroperas
