Jokowi: Dapat Predikat WTP Saja Tidak Cukup
- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Sejak 2016, laporan keuangan pemerintah pusat berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP. Raihan itu pertama kali diperoleh semenjak 12 tahun.
Presiden Joko Widodo mengatakan, wujud dari laporan keuangan adalah menjaga kepercayaan publik. Karena uang yang digunakan pemerintah, harus benar-benar dimanfaatkan.
"Kepercayaan yang diperoleh dengan menunjukkan setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab, sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat. Ini saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertanggungjawabannya," ujar Jokowi,di Istana Bogor, Selasa, 5 Desember 2017.
Jokowi mengatakan, pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan setiap tahun ini pun diharapkan tidak hanya rutinitas saja. Sehingga cenderung digampangkan.
Selain itu, Jokowi menilai WTP bukanlah sebuah prestasi pemerintah. Melainkan keharusan dalam penggunaan anggaran negara. Maka, status WTP ini harus menjadi standar ke depannya bagi pemerintah.
"Tentu saya juga perlu ingatkan kepada semuanya, kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup," kata Jokowi.
Namun yang paling penting adalah penggunaan uang rakyat harus transparan, tidak boleh ada penyelewengan.
"Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi," tegasnya. (ase)
Jokowi: WTP dari BPK Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban Pemerintah
Presiden Jokowi menekankan APBN dan APBD harus dipergunakan dengan penuh tanggung jawab. Manfaanya harus benar-benar dirasakan masyarakat
