Gerbang Pembayaran Nasional Bisa Perbaiki Data Pajak

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyambut baik penerapan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia. Dengan sistem ini seluruh transaksi pembayaran secara elektronik atau menggunakan kartu dapat terekam dengan baik. 

Dia mengatakan, basis data tersebut nantinya bisa digunakan untuk kepentingan pajak. Tata kelola ekonomi Indonesia diklaim bisa lebih baik di masa depan. 

"Ujungnya adalah database penting untuk kewajiban perpajakan yang adil, (apalagi) kalau bukan subject to tax," ungkap Ani sapaan akrab Sri Mulyani di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin 4 Desember 2017. 

Data-data tersebut, menurut Ani, penting, sebab verifikasi data bisa dilakukan Kemenkeu terhadap laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Dengan demikian basis pajak di Indonesia bisa lebih jelas dan mencakup ke semua area. 

"Sehingga Indonesia betul-betul memiliki rekaman dan mana yang memang subjek pajak," tuturnya. 

Meski demikian, ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dalam penerapan GPN, salah satunya kejahatan siber. Karena itu, infrastruktur gerbang ini harus diperkuat oleh pihak-pihak terkait.
 
"Kami ada tantangan baru, ada hacking, dan kejahatan-kejahatan dari dunia siber," ungkapnya. 

Negara Bakal Kantongi Rp75 Triliun dari Kenaikan PPN 12 Persen

Potensi penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai Rp 75 triliun dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

VIVA.co.id

16 Desember 2024