Kemenkeu Ungkap 'Kebobrokan' Daerah dalam Kelola APBD
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Kementerian Keuangan mengungkapkan, pengelolaan keuangan negara di daerah saat ini masih belum efisien. Diantaranya terbukti dari belanja pegawai yang lebih besar ketimbang belanja modal, lalu penyerapan anggaran pemerintah daerah yang belum optimal.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, baik perencanaan pelaksanaan maupun monitoring pengelolaan keuangan negara itu merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan krusial untuk dilakukan.
"Ini perlu untuk segera dilakukan, mengingat pengelolaan APBN dan APBD masih terdapat celah-celah yang masih bisa diperbaiki ke depan agar bisa menjadi lebih efektif efisien, optimal dan produktif," kata Boediarso dalam acara Budget Day dengan tema transformasi penganggaran untuk APBN yang berkualitas, di Kementerian Keuangan, Jakarta Rabu 22 November 2017.
Ia mengungkapkan, anggaran transfer ke daerah dari tahun ke tahun makin meningkat yakni dari Rp81 triliun pada saat diluncunrkannya desentralisasi fiskal hingga sekarang yang telah mencapai Rp766 triliun. Sementara itu belanja daerah di APBD, dalam kurun waktu yang sama juga meningkat hampir 12 kali lipat, yakni dari Rp93 triliun menjadi Rp1.097 triliun.
"Tetapi kenaikan dari belanja APBD dan transfer tadi. Ternyata tidak diikuti dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien," kata dia.
Paling tidak, sambung dia, ada beberapa indikator ketidakefisienan. pertama adalah belanja pegawai di daerah itu lebih besar dari porsi belanja modal yakni 36,8 persen belanja pegawai, berbanding 20 persen untuk belanja modal. Kedua, penyerapan anggaran juga belum optimal.
"Realisasi belanja modal lambat dan kemudian simpanan pemda di bank itu makin tahun makin meningkat," ujarnya.
Ketiga, lanjut dia, masih terdapat ketimpangan pelayanan publik antar daerah, pada akses air bersih, kesehatan hingga pendidikan. Misalnya saja, di kota Balikpapan akses air bersih mencapai 98 persen, sedangkan di Kabupaten Membramo, Papua, akses air bersih baru 4 persen.
"Di bidang kesehatan untuk kota Banda Aceh telah telah terdapat 15 per 100 ribu orang untuk tenaga kesehatan. Di sisi lain di kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur baru 1,4 per 100 ribu orang yang dilayani oleh tenaga kesehatan," kata dia.
MUSRENBANGNAS 2024, Jawa Barat Terbaik Pertama Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 sebagai daerah terbaik pertama di Indonesia dalam pembangunan daerah.
