Di Tahun Politik Pemerintah Tak Akan Bongkar Pasang APBN
- VIVA.co.id/ Anhar Rizki Affandi
VIVA – Kementerian Keuangan mengaku bakal menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018m dengan kualitas yang lebih baik. Hal ini dilakukan pemerintah, agar tak bongkar pasang APBN di tahun yang konteksnya merupakan tahun politik.
"Kalau kualitas anggaran baik, diharapkan enggak ada pertanyaan mendasar tentang target pajak, lalu pemerintah mau potong anggaran lagi atau enggak. Kita upayakan di awal tahun anggaran kredibel," kata Kapala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara, di Jakarta, Selasa 21 November 2017.
Menurut dia, dalam mematok asumsi makro ekonomi, pemerintah bakal memasang angka yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya saja, untuk pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada angka 5,4 persen.
"Pertumbuhan ekonomi tahun depan diproyeksi 5,4 persen. Meski IMF itu 5,3 persen, that is oke. BI ada proyeksi tahun depan range 5,1-5,5 persen. Pemerintah tetap 5,4 persen, range sekitar itu," ujar dia.
Ia mengungkapkan, pada 2018, menjadi tahun politik bagi Indonesia. Setidaknya, ada sebanyak 170 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. "Jumlah pemilih yang akan ikut Pilkada 2018 lebih dari 3/4 jumlah pemilih Pilpres 2019. Kondisi politik akan menghangat," kata dia.
Untuk itu, sambung dia, dengan kondisi politik yang semakin menghangat, maka pemerintah akan berupaya memastikan agar APBN tidak menjadi sumber ketidakpastian.
"Sehingga, APBN bukan uncertainty sendiri. Adanya political years, tentu ada political tension. Yang itu enggak akan selesai pertengahan tahun depan, karena berlanjut kepada tahap-tahapan pilpres. Maka dari itu budget APBN enggak boleh jadi sumber uncertainty (ketidakpastian)," ujarnya.
Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022
Pandemi di Indonesia belum berakhir. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk menangani dampak ekonomi ialah Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
