Curahan Hati Bappenas Soal Sulitnya Turunkan Kemiskinan RI

Selasa, 21 November 2017 - 12:38 WIB

Oleh :

Dusep Malik

Ilustrasi kemiskinan di desa.

Sumber :

VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA – Saat ini sebanyak 36 juta orang di ASEAN terjebak dalam kemiskinan ekstrim atau di bawah garis kemiskinan. Bahkan, berdasarkan laporan ASEAN-China-UNDP sebanyak 90 persen dari 36 juta orang itu ada di Indonesia dan Philipina.

Lalu, bagaimana cara Indonesia mengurangi angka kemiskinan itu?

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Vivi Yulaswati mengatakan kemiskinan ekstrem di Indonesia memang masih ada tapi perlahan menurun.

Menurut dia, saat ini pemerintah terus melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Salah satunya adalah melakukan integrasi data penduduk, khususnya warga di pelosok dan kurangnya akses infrastruktur.

"Dengan fokus perbaiki data penduduk maka kemudian adalah menentukan program yang tepat, lalu pemerintah tentu akan menciptakan program ekonomi produktifnya bagi masyarakat," jelas Vivi saat dihubungi VIVA.

Ia mengungkapkan, data yang tak lengkap membuat sejumlah warga miskin tidak terakses bantuan dari pemerintah. Terlebih akses budaya ikut menjadi penghambat sehingga banyak warga yang akhirnya tak terlaporkan.

Untuk itu, masalah integrasi data ini akan jadi fokus pemerintah pada 2018 nanti. Dan bila itu sudah selesai maka tentu sejumlah program akan cepat masuk, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Masalahnya integrasi data ini memang tidak mudah, karena nantinya warga harus punya NIK, nah seperti di NTT itu bukan karena akses tapi budaya, sehingga banyak yang tidak terlaporkan," ujarnya.