Golkar Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Pajak
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) kembali didesak Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Fraksi Golkar di DPR, M. Misbakhun, menilai penting adanya badan yang terpisah dari Kementerian Keuangan itu.
Menurut Misbakhun, keseluruhan reformasi di dalamnya termasuk bagaimana mendirikan BPP secara mandiri. Sehingga ada kewenangan yang dimiliki oleh badan itu terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, membangun roadmap, dan membangun kebijakan ke depan akan seperti apa.
“Di situ hanya bisa dijalankan oleh badan yang otonom, yang dikelola dengan baik. Dan, di dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dibicarakan badan itu,” kata Misbakhun dalam siaran persnya, Selasa 21 November 2017.
Dia mengatakan, BPP adalah keputusan politik, yang mana sudah menjadi amanat dari Presiden Jokowi. Juga sudah masuk dalam janji kampanye Jokowi. Maka, lanjut Misbakhun, sebagai kader Golkar yang sudah mengusung kembali pada Pilpres 2019, menginginkan agar kampanye itu bisa ditepati dan semoga pada 2018 RUU KUP akan bisa selesai.
“Badan Penerimaan Pajak ini bukan selera seorang pejabat, bukan selera orang per orang, bukan selera siapa pun. Presiden Jokowi tentunya punya ide bagaimana membangun Badan Penerimaan Pajak melihat dari kebutuhan bangsa dan negara ini. Dilihat dari bangsa negara ini tentunya tugas bersama mencari bentuk idealnya,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar itu.
Mengenai bentuk badan, apakah semi otonom sebagaimana usulan pemerintah, Misbakhun mengatakan masih bisa dibicarakan dengan fraksi-fraksi lainnya. Namun bagi dia, lebih baik full otonom, agar ada kemandirian dari badan tersebut.
“Secara kelembagaan inilah yang akan memberikan kewenangan bagaimana organisasi ini dikelola, dari sisi SDM, sisi anggaran, dan sebagainya. Dan ini akan memberikan insentif tersendiri dan menjadi motivasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa bekerja lebih optimal, sehingga target-target bisa terealisasikan dan tercapai,” jelas Misbakhun. (ren)
Jokowi Ajak Masyarakat Lapor SPT Pajak Tahunan Lewat e-Filing
Pelaporan SPT Tahunan PPh melalui aplikasi daring e-filling berikan kemudahan bagi para wajib pajak karena dapat dilakukan tanpa datang ke kantor pajak.
