Daya Tarik Konsep Hunian Terpadu bagi Generasi Milenial
VIVA – Konsep kawasan hunian terpadu saat ini semakin diminati oleh konsumen properti di Indonesia, khususnya generasi milenial. Sebuah properti disebut kawasan terpadu karena meliputi tempat tinggal sekaligus pusat bisnis yang terintegrasi dengan titik-titik transportasi massal.
Menurut Marketing Director Green Pramuka City Jeffry Yamin, dengan konsep kawasan terpadu atau one stop living, maka penghuni tidak perlu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menuju lokasi pusat belanja. Kegalauan berkendara mengarungi kemacetan, khususnya di Ibu Kota, lalu bingung parkir kendaraan pribadi pun tidak perlu terjadi.
“Masyarakat kota besar dan generasi milenial cenderung ingin praktis dan lebih gemar menyisihkan uang mereka untuk kesehatan atau menghibur diri dengan olahraga dan piknik," ujar Jeffry dikutip dari keterangan resminya, Senin, 20 November 2017.
Pada sisi lain, kata Jeffry, dengan tinggal di kawasan terpadu akan secara langsung mengurangi keinginan memiliki kendaraan pribadi. Menariknya, generasi milenial cenderung tidak memikirkan lagi bahwa mereka butuh kendaraan pribadi seperti mobil untuk mendukung aktivitas.
Sebab, di saat tempat tinggalnya dekat dengan tempat yang dikunjunginya secara reguler, mereka akan beralih pada transportasi publik untuk menghemat biaya. Tidak heran jika banyak apartemen, terutama di kawasan strategis, menawarkan kemudahan akses untuk penghuninya.
“Itulah sebabnya lokasi apartemen akan berhubungan erat dengan kepentingan seseorang. Di luar pertumbuhan nilai investasi, pemilihan lokasi apartemen dipertimbangkan yang paling dekat dengan kantor atau kampus,” tuturnya.
Karena itu, menurut Jeffry, ide pengenaan pajak kemacetan (congestion price) di sejumlah jalan utama di Ibu Kota menjadi sebuah pilihan. Pajak tersebut dapat digunakan sebagai subsidi bagi pengguna sistem transportasi massal.
"Hal tersebut akan mendorong masyarakat memilih untuk mencari hunian yang berdekatan dengan tempat kerja mereka,” ujarnya.
Bahkan Jeffry berpendapat, pengenaan pajak seharusnya dilaksanakan tidak saja di pusat kota, namun di seluruh jalur-jalur utama Ibu Kota yang telah terlayani oleh angkutan massal.
“Tentu saja, pemerintah dituntut mampu menyediakan lahan parkir yang representatif,” ucapnya. (ase)
