Holding BUMN Jasa Keuangan Ditarget Rampung Kuartal I-2018
- Antara/Wahyu Putro
VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok pembentukan holding BUMN di sektor jasa keuangan. Ditargetkan pembentukan induk usaha di bidang jasa keuangan ini terealisasi pada kuartal I-2018.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, proses pembahasan holding BUMN jasa keuangan masih terus berlanjut di internal mau pun eksternal seperti lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan, yaitu Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Bank Indonesia.
"Kan kita di OJK-nya sudah (dibahas). Kalau di Kemenkeu kan secara ini, kita kan intensif dengan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Tapi perlu diperluas lagi untuk nanti akan bicara antara OJK, kemenkeu, BI untuk membahas kepastiannya," ujar Gatot di kantor Kementerian BUMN, Senin 20 November 2017.
Melihat perkembangan pembahasan yang berjalan, dia berharap dan yakin pembentukan holding perbankan ini dapat selesai di kuartal I 2018. "Iya kita harapkan sudah jadi (Kuartal I 2018)," kata Gatot.
Ia pun menambahkan, nanti pemerintah tetap akan memiliki 100 persen saham holding BUMN jasa keuangan tersebut dan kekuatan penuh melalui saham seri A yang dipegang oleh Menteri BUMN.
Adapun holding Jasa Keuangan ini akan dipimpin oleh PT Danareksa (Persero), sedangkan anak usaha holding terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero), PT Bank Mandiri Tbk (Persero), PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero), lalu PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Persero).
"Jadi holdingnya 100 persen tetap kita (pemerintah) miliki. Anak-anaknya empat bank seperti hari ini ada BNI Mandiri, BRI, BTN ada PT Jalin Pembayaran Nusantara terus ada bahana terus ada Pegadaian terus PNM. Masing masing kita punya satu lembar golden share," ujarnya.