Menkeu Sri Gandeng Polisi Pastikan APBN Sampai ke Rakyat
- Chandra Gian Asmara/VIVA.co.id
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menduga, dana yang digelontorkan pemerintah untuk masyarakat menengah bawah belum betul-betul tersalurkan. Saat ini, belanja pemerintah yang total anggarannya sekitar Rp2.220 triliun sebagian besar memang dibelanjakan melalui pemerintah daerah.
Selain dana desa yang dianggarkan mencapai Rp60 triliun, ada pula program keluarga harapan dan sejumlah bantuan sosial lainnya seperti beras sejahtera yang langsung dari APBN.
"Dana yang turun ke bawah itu jangan-jangan enggak sampai ke masyarakat," kata Sri Mulyani dalam sambutannya di acara Sinergi Bank Indonesia-Polri di kantor Bank Indonesia Jumat 17 November 2017.
Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan, ada hal yang perlu diperbaiki lagi ke depannya baik dari alokasi dan berbagai aspek lainnya untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan yang masih berada di angka 10,9 persen saat ini. Angka tersebut diharapkannya dapat menjadi satu digit dalam waktu dua tahun sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla.
"Kita mengharapkan kemiskinan turun jadi single digit, atau 9,5 sampai 10 persen," ujar dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengharapkan gini ratio dapat turun dari 0,39 menjadi setidaknya 0,38. Hal ini tentu perlu upaya dan kerja sama Kepolisian dalam mendukung stabilitas harga dan mendukung iklim investasi yang lebih kondusif.
"Selain kerja sama di bidang stabilitas harga juga iklim investasi. Sehingga Investasi kembali tumbuh sangat besar, tidak hanya dari perbankan dan kapital market, tetapi pengusaha," ujarnya.
Temui Mendagri Bahas Program di Desa, Mendes Yandri: Kami Memiliki Irisan yang Sangat Erat
Dana desa juga ikut dibahas oleh Mendagri dengan Mendes Yandri. Sebab, Mendagri punya komunikasi vertikal dengan bupati dan camat.
