Ajak Lotte Cinema ke Daerah, Bekraf Imingi Tax Holiday
- www.bekraf.go.id
VIVA – Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengungkapkan pemerintah akan memberikan insentif bagi investor asing yang membuka bioskop di Tanah Air. Hal ini dilakukan untuk mendorong target 3.000 layar bioskop.
Seperti diketahui, Lotte Cinema pun telah mengantongi izin prinsip pembangunan bioskop di Indonesia. Di mana pada tahun depan, perusahaan bioskop asal Korea Selatan tersebut akan mulai membangun bioskop di Tanah Air.
"Yes, itu dengan BKPM kita lagi bikin untuk kasih insentif, mungkin tiga tahun pertama enggak usah kena pajak," kata Triawan Munaf dalam sesi wawancara khusus dengan VIVA, ditulis Jumat 10 November 2017
Ia menjelaskan, insentif tersebut bisa berupa Tax Holiday dengan harapan dapat menarik minat membangun bioskop di Tanah Air dan demi meningkatkan popularitas film nasional di daerah terutama kota-kota kecil yang belum memiliki bioskop.
"(Insentif) ada dan itu kerjasamanya repot enggak mudah. Karena saya kerja sama dengan BKPM habis itu kita maju ke Kementerian Keuangan ke Badan Kebijakan Fiskal," ujar dia.
Ia menjelaskan, proposal itu harus dibuat sejelas mungkin dan dijelaskan bagaimana janji dari investor asing tersebut ke depannya. Selain insentif pajak berupa tax holiday, juga dipertimbangkan ada insentif lainnya.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai berapa potensi investasi dari Lotte Cinema, Triawan mengaku potensinya sangat besar. Namun angka rincinya belum diketahui secara jelas.
"Saya belum tahu (investasinya), tapi kebayang kan dia mesti masuk dengan besar. Supaya ada perimbangan kepemilikan bioskop, itu ke satu dan lebih banyak lagi penonton film Indonesia yang bisa di keeper di daerah. Karena enggak semua bisa masuk mal loh. Untuk nonton-nonton, enggak semua mampu," tuturnya.
Hadiri Pertemuan dengan Menko Airlangga, Sekjen OECD: Keanggotaan Indonesia pada OECD Mendukung Visi Indonesia Emas 2045
Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD.
