Tiga Tahun Jokowi, Utang Pemerintah Tambah Rp1.258 Triliun
- tvOne
VIVA – Hari ini 20 Oktober 2017 tepat tiga tahun pemerintah Jokowi-JK memimpin Republik Indonesia. Dalam waktu tersebut duet Jokowi-JK terus mendorong pembangunan guna menyelesaikan janji-janji kampanyenya.
Dalam tiga tahun tersebut, pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura dan PKB itu telah mencatatkan sejumlah kebijakan yang produktif seperti mengejar ketertinggalan infrastruktur dan menekan ketimpangan.
Di tengah perlambatan ekonomi global, pasangan ini justru bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar lima persen, hanya saja upaya itu harus dibayarkan dengan bertambahnya utang pemerintah hingga Rp1.258,6 triliun.
Penambahan utang itupun ditegaskan pemerintah tak bisa terhindarkan. Karena ditujukan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur yang kedepannya diharapkan bisa menciptakan multiplier efek terhadap ekonomi .
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut BInsar Pandjaitan mengaku heran dengan reaksi publik yang berlebihan menyikapi persoalan utang pemerintah. Padahal, utang tersebut dipergunakan untuk membangun infrastruktur yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
“Saya bingung kenapa orang ribut utang. Asal utang produktif, bangun jalan, bangun listrik, bangun air, yang punya return. Tapi kalau utang untuk bayar bunga, itu jadi masalah,” kata Luhut, di Jakarta, Jumat 20 Oktober 2017.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, total outstanding utang pemerintah hingga September 2017 mencapai Rp3.866,4 triliun. Jumlah tersebut, naik Rp40,66 triliun dibandingkan posisi Agustus yang hanya Rp3.825,7 triliun.
Ketika Presiden Joko Widodo menjabat sebagai kepala negara pada 2014 lalu, total utang pemerintah mencapai Rp2.607,7 triliun. Kemudian pada 2015, utang pemerintah naik menjadi Rp3.165,1 triliun, dan kemudian naik lagi menjadi Rp3.515,4 triliun pada periode 2016.
Meskipun total utang pemerintah cukup besar, namun rasio utang terhadap produk domestik bruto masih terjaga di level 28,6 persen per akhir September. Menurut Luhut, rasio utang Indonesia masih jauh lebih rendah dari negara-negara tetangga lainnya.
“Lihat saja, utangnya Jepang paling tinggi. Amerika, dan lain-lain,” kata mantan Kepala Staf Kepresidenan itu.
Ketua OJK Minta Penghapusan Utang Macet Petani hingga Nelayan Segera Dijalankan
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar meminta penghapusan utang macet di masa lalu UMKM, petani, dan nelayan bisa diimplementasikan secepatnya.
