Dua Persoalan Masih Hantui Tiga Tahun Jokowi-JK

Pemerintah tidak akan menerbitkan kebijakan yang menggerus daya beli masyarakat hingga di penghujung tahun.
Sumber :
  • REUTERS/Beawiharta

VIVA – Institute for Development of Economics and Finance mengungkapkan, ada dua persoalan utama yang masih menghantui tiga tahun era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Karena itu, perlu strategi jitu untuk menyelesaikan persoalan itu.

Aburizal Bakrie Sebut Dunia Usaha Sekarang Banyak Kepentingan Politik

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan, masalah pertama terkait daya beli masyarakat. Dalam tiga tahun, hampir tidak ada sinyal perbaikan daya beli masyarakat untuk menggenjot perekonomian.

“Daya beli di kelompok menengah bawah dalam tiga tahun terakhir terus menurun. Pusat perbelanjaan jadi sepi dan penjualan kendaraan bermotor anjlok,” kata Bhima di Jakarta, Rabu 18 Oktober 2017.

BCA Tunggu Arah Kebijakan Kredit Pemerintahan Prabowo, Daya Beli Jadi Penentu

Bhima mengatakan, konsumsi rumah tangga masih memegang peranan penting dalam menggenjot perekonomian nasional. Kontribusi konsumsi rumah tangga, saat ini mencapai 56 persen terhadap produk domestik bruto.

Namun, upaya pemerintah dalam menggairahkan daya beli masyarakat dalam tiga tahun terakhir belum optimal. Gencarnya pembangunan infrastruktur yang diharapkan ikut mengerek pendapatan tenaga kerja pun, belum cukup terasa hasilnya.

Analis Optimistis Daya Beli Masyarakat Domestik Membaik, BI Rate dan Ekonomi Global Jadi Penentu

“Di sisi lain, ada kecenderungan inflasi intinya turun. Mencerminkan daya dorong dari sisi permintaan lemah,” katanya.

Utang pemerintah yang melonjak dalam tiga tahun terakhir pun menjadi sorotan. Sejak awal memimpin pada 2014, utang di era kepemimpinan Jokowi-JK sudah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun, atau lebih besar dari dua periode pemerintahan sebelumnya.

“Laju utang lebih cepat dari penerimaan pajak. Ini sudah lampu kuning, harus direm,” ujarnya.

Ilustrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Ekonom Ingatkan Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Turunkan Daya Beli Masyarakat

Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti kepada Pemerintah soal dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

img_title
VIVA.co.id
20 November 2024