Banyak Sertifkat Mandek, Jokowi 'Ultimatum' Menteri Sofyan

Jumat, 13 Oktober 2017 - 15:32 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar,

Presiden Joko Widodo.

Sumber :

Aji YK Putra/VIVA.co.id

VIVA.co.id – Banyaknya sertifikat tanah masyarakat yang mandek dalam kepengurusanya terutama dalam bidang lahan pertanian, membuat Presiden Joko Widodo geram. Jokowi lantas menargetkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, untuk membagikan sebanyak 5 juta sertifikat tanah di akhir 2017 mendatang.

Baca Juga :

Menteri AHY Bongkar 2 Kasus Mafia Tanah Bernilai Miliaran di Jawa Timur

"Tahun ini harus keluar lima juta sertifikat. Tahun depan tujuh juta harus. Tahun depan lagi sembilan juta. Kalau tidak mencapai target menterinya, awas," kata Jokowi saat meresmikan program peremajaan kebun sawit rakyat, di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat 13 Oktober 2017.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sertifikat tanah sangat dibutuhkan petani saat ini. Sebab, jika petani memiliki sertifikat, kekuatan hukum akan kepemilikan tanah dapat menjadi pegangan.

"Di setiap kita pergi ke daerah, selalu yang dikeluhkan sengketa tanah-lahan, saya pertintahkan Menteri untuk segera memberikan sertifikat kepada petani. Kalau sudah pegang ini (sertifikat), enak semua. Di indonesia masih banyak yang masih belum memiliki sertifikat," ujarnya.

Adanya sertifikat sendiri dapat membantu para petani untuk meminjam agunan kepada bank, sebagai modal untuk mengolah lahan menjadi kebun. Namun, harus dipastikan uang itu digunakan secara tepat.

"Ada yang pinjam Rp30 juta, gadaikan sertifikat Rp15 jutanya dibelikan sepeda motor buat gagah- gagahan. Yang pinjam Rp300 juta, Rp100 juta nya dibelikan mobil. Itu kan mestinya jadi modal, kalau mau beli mobil atau motor ya hasil dari kebun. Uang di Bank harus dikembalikan, jangan nanti sertifikatnya hilang karena tidak sanggup bayar bank," jelasnya.

Presiden Joko Widodo sendiri telah memberikan sebanyak 1.300 sertifikat tanah kepada masyarakat Muba.

"Yang masuk kawasan hutan konservasi, sudah saya perintahkan kepada menterinya untuk keluar dari kawasan hutan dan diberikan sertifikat, tetapi khusus untuk kelapa sawit milik rakyat,"kata dia. (ren)