Jokowi Ingin Korporasi Petani Tak di Bawah Konglomerat
- Adib Ahsani
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo mengharapkan adanya korporasi petani, namun bukan berarti mereka harus berada di bawah konglomerat. Korporasi perlu agar ada manajemen pertanian yang baik, mulai dari pembibitan hingga pemasaran.
"Kalau nanti saya bicara mengkorporasikan petani, keliru. Ini kelihatannya mau menjadikan petani di bawah konglomerat. Bukan itu. Membuat kelompok besar petani, mereka harus berpikir dengan manajemen modern, berpikir dengan aplikasi-aplikasi modern," jelas Jokowi dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Selasa 12 September 2017.
Presiden Jokowi pun menceritakan saat berkunjung ke Sukabumi pada 1 September 2017 lalu. Jokowi mengunjungi Koperasi Arrahmah PT BUMR Pangan Terhubung.
Menurut dia, saat ini pertani tidak boleh lagi berkutat hanya pada proses budidaya, benih, pupuk dan inteksida. Petani pun kini harus bisa terlibat pada proses bisnisnya.
Maka Jokowi ingin agar korporasi petani itu memiliki industri sendiri. Mulai dari pembibitan hingga pemasaran, seperti Koperasi Arrahmah yang dikunjunginya tersebut. Masalah biaya bisa dibantu melalui perbankan.
"Sekarang ini juga harganya enggak mahal, memiliki penggilingan modern ini tidak mahal kalau di-back up oleh perbankan. Asal hitung-hitungannya feasible, asal bank masuk ke sana dan dihitung bankable, ya itu yang kita cari," jelasnya.
Jokowi juga menginginkan ada industri setelah panen. Dengan korporasi petani ini, maka setelah panen tidak hanya memproduksi beras, tapi juga produk lanjutan seperti tepung.
"Proses-proses agrobisnis inilah yang sebetulnya akan memberikan nilai tambah yang besar. Sekali lagi, lewat paradigma ini, mari lah kita ajak petani-petani kita untuk berkumpul dalam kelompok besar petani," jelas presiden. (ren)
Debat Publik Terakhir, Cagub Jateng Ahmad Luthfi Janji Lakukan Ini untuk Buruh hingga Petani
Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berjanji untuk melindungi hak-hak pekerja dengan membentuk desk perlindungan buruh.
