- Dok. BPTJ
VIVA.co.id – 'Tua di jalan' sepertinya sudah menjadi kata-kata menyebalkan bagi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi saat menghadapi kemacetan setiap pagi dan sore hari ketika ingin berangkat serta pulang bekerja. Bahkan, akibat kemacetan tersebut banyak inefisiensi yang terjadi baik pada waktu, biaya, dan juga tenaga.
Atas kondisi itu lah, Kementerian Perhubungan sepertinya melihat, perlu ada lembaga khusus yang dapat mengatasi kemacetan yang sudah dikatakan darurat atau emergency, karena sangat merugikan dari sisi ekonomi. Dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) diharapkan bisa mengatasinya.
Adapun tugas BPTJ adalah sebagai dirigen dalam suatu orkestra yang mengoordinasikan semua komponen yang bekerja dalam sistem transportasi se-Jabodetabek. Terlebih BPTJ akan mengelola semua kewenangan transportasi yang ada pada lima wilayah di Jabodetabek.
Saat ini, sejumlah kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek masih dikatakan belum terintegrasi, bahkan terlihat Jakarta masih sangat dominan dan membutuhkan dukungan kebijakan dari sejumlah daerah penyangga. Apalagi hampir setiap hari kemacetan berasal dari datangnya pekerja dari luar jakarta, sedangkan infrastruktur terbatas.
Sejumlah kebijakan yang kurang populis pun akhirnya diterapkan dengan harapan masyarakat bisa mengubah pola transportasinya dari yang dahulu sering kali menggunakan kendaraan pribadi, beralih ke moda transportasi massal seperti bus dan kereta api.
Untuk mengetahui apa saja yang akan dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatasi kemacetan di Jakarta, VIVA.co.id, berkesempatan mewawancarai pelaksana tugas Kepala BPTJ Bambang Prihartono di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. Berikut petikannya.
Apa sebenarnya tugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek?
BPTJ adalah lembaga di bawah Kementerian Perhubungan yang ditugaskan untuk mengelola transportasi di wilayah Jabodetabek. Lembaga kami berfungsi untuk memberikan solusi dari permasalahan transportasi Jabodetabek yang sudah sangat kompleks. Nantinya, BPTJ akan mengoordinir kewenangan transportasi seluruh Jabodetabek.
Kebijakan apa yang diterapkan dalam waktu dekat ini?
BPTJ itu tidak bicara hanya kemacetan Jakarta, tapi itu bicara keseluruhan termasuk pengaturan jalan tol Jakarta-Cikampek. Sekarang BPTJ ditugaskan oleh menteri perhubungan, yang pertama adalah bagaimana mengatasi kemacetan di Jakarta-Cikampek, kemudian ada 17 titik kemacetan di stasiun-stasiun di Jabodetabek, dan lain-lain.
Dan sekarang yang paling hot dan aktual dikerjakan adalah terkait rencana penerapan ganjil-genap pelat nomor kendaraan di ruas tol Jakarta-Cikampek khususnya dari pintu tol Bekasi Timur hingga Cawang, Jakarta Timur dan juga sebaliknya. Kebijakan ini adalah satu dari tiga opsi BPTJ untuk mengubah pola perjalanan orang maupun barang ke ibu kota.
Kebijakan ini pun sudah dinilai sangat darurat untuk diterapkan, dan hingga saat ini rencana implementasi sedang dalam penggodokan yang sangat serius lintas lembaga.
Kenapa harus ganjil genap?
Karena yang jelas kami mencontoh apa yang diterapkan oleh DKI Jakarta. Kebijakan ini ternyata berhasil mengurangi kepadatan kendaraan di jalan-jalan protokol. Dan kenapa harus Bekasi terlebih dahulu, karena wilayah ini sangat emergency untuk dilakukan rekayasa lalu lintas, kepadatan di sana hampir setiap hari dan pastinya banyak inefisiensi dari pengendara, habis bensin, habis waktu dan habis tenaga, sehingga seperti tua di jalan.
Bagaimana sebenarnya teknis ganjil genap di jalan tol ini?
Jadi sebenarnya, pengenaan ganjil genap di tol Jakarta-Cikampek adalah penerapan di pintu tol Bekasi Timur dan Barat saja. Jadi dari pintu tol Bekasi akan dijegat sesuai tanggalnya ganjil atau genap, dan pengendara dari arah Cikampek ke Jakarta tetap boleh lewat, sehingga intinya tidak ada pencegatan ganjil genap di dalam jalan tol, tapi dicegat di pintu tol sebelum kendaraan masuk.
Penerapan ini namanya remetering dan di luar negeri sudah digunakan sejumlah operator jalan tol. Bahkan di luar negeri, jika jalan tol penuh dan tak bergerak mereka langsung tutup itu, dan tidak seperti di sini yang bisa masuk semua.
Bagaimana dengan kendaraan dari arah sebaliknya, yang masuk dari Jakarta ke tol Cikampek?
Penerapan itu juga akan diterapkan pada seluruh pintu tol dalam kota Jakarta yang akan mengarah ke jalan tol Cikampek. Tapi untuk saudara kita yang sudah masuk tol dari arah Serang, bandara atau Bogor tidak akan terkena penerapan itu.
Bagaimana dengan petugas yang akan melaksanakan kebijakan ini di lapangan?
Yang pasti pelaksananya tetap dari kepolisian, penerapannya tentu mencontoh dari pelaksanaan operasi Mudik Lebaran 2017, di mana kewenangan dan komandan di lapangan ada di kakorlantas Polri. Dan penyesuaian kebijakannya tetap di Kementerian Perhubungan dalam hal ini yaitu BPTJ. Sedangkan untuk sarana prasarana jalannya tetap di Jasa Marga.
Seberapa yakin kebijakan ini diterima masyarakat?
Memang kebijakan ini tak mudah diterapkan, karena pasti ada pro dan kontra, tapi kami saat ini terus melakukan upaya sosialisasi dan mengukur dengan survei yang dilakukan sejumlah media. Hasilnya sampai dengan saat ini terlihat masih berwarna hijau, yang artinya adalah masyarakat sebenarnya tak masalah bila itu diterapkan saat ini, bisa benar mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Namun, itu semua tentu harus memiliki sejumlah perhitungan yang matang dan kami tidak ingin masyarakat terbebani, sehingga berakhir seperti peraturan menteri tentang taksi online yang sekarang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), karena tidak mendapatkan persetujuan dari publik.
Untuk itu, ke depan kami memiliki sejumlah opsi dalam implementasinya. Pertama adalah bila disetujui oleh menteri perhubungan, kami akan lakukan sejumlah uji coba. Langkah ini dinilai bisa melihat sejumlah kekurangan dari kebijakan itu agar bisa segera dibenahi. Dan bila uji coba berhasil kami baru buat regulasi, lalu implementasi.
Ini sangat penting bagi kami, karena kami tidak ingin pendapat masyarakat ini hanya bersifat lonjong saja, dan harus bulat dalam persetujuan untuk kepentingan bersama. Lagipula, jika masih ada yang kontra pada kebijakan ini tentu sangat aneh, kok masyarakat sepertinya senang dengan situasi macet yang tak ada henti, diam di mobil berjam-jam. Jadi kami di sini coba cari solusi agar masalah itu terpecahkan.
Apakah pemerintah sudah menyiapkan moda transportasi umum pengganti?
Ada transportasi penggantinya, dan karena ini dimulai dari Bekasi dengan trafik paling besar, maka kami akan siapkan bus-bus khusus, baik dari pintu tol Bekasi Timur maupun Bekasi Barat. Bus tersebut nantinya juga akan disiapkan sebuah jalur khusus di dalam jalan tol yang menggunakan bahu jalan dari Bekasi hingga Cawang dan juga sebaliknya. Kami pun akan menyiapkan pengawalan khusus untuk mempercepat perjalanan bus tersebut.
Dengan kebijakan ganjil-genap nomor polisi dan menggantinya dengan memindahkan penumpang ke bus, BPTJ memperkirakan ada perpindahan kendaraan sebanyak 2.000 mobil per hari. Dan tentunya dapat mengurai kepadatan kendaraan di jalan tol tersebut.
Dan untuk, mengakomodasi kebijakan tersebut, pemerintah tentunya akan menambah armada bus yang ada, baik dari TransJakarta, PPD maupun Damri. Kami perkirakan tambahan bus tersebut mencapai sebanyak 60 unit dan itu sudah tersedia sekarang, yang nantinya akan mengambil rute dari Bekasi Barat ke Bundaran Hotel Indonesia, maupun dari Bundaran Senayan ke Bekasi Barat.
Apakah bus tersebut seperti TransJakarta dan bagaimana soal kenyamanannya?
Untuk kebijakan yang satu ini tentu berbeda busnya, jadi kami akan tambahkan dari yang sudah ada. Nanti busnya itu adalah bus premium dan bukan bus TransJakarta yang dimiliki PPD. Bus tersebut akan dilengkapi fasilitas baru seperti AC, Wifi internet, fasilitas charger untuk handphone dan pastinya busnya lebih bagus dari yang ada di Singapura saat ini. Jadi pasti akan menarik perhatian penumpang yang akan pindah moda transportasi.
Pemikiran pemerintah adalah tidak ingin memindahkan para penumpang dengan cara turun kelas, jadi harus dengan kelas yang sama. Jadi tingkat kenyamanan penumpang harus sesuai dengan standar yang mereka miliki pada kendaraan pribadi mereka dan harus juga dimiliki transportasi umum.
Di mana masyarakat bisa mengakses bus pengganti?
Untuk dari Bekasi Barat, kami akan siapkan bus tersebut di lokasi yang miliki fasilitas parkir yang cukup besar yaitu di Stadion Bekasi. Lokasi ini sangat baik karena dapat menampung ribuan kendaraan untuk bisa diparkir, dan itu pun sangat mudah diakses pada penumpang yang ingin pindah moda transportasi.
Bagaimana pengelolaan parkir kendaraan masyarakat yang beralih ke transportasi umum?
Untuk pengelolaan parkir pengendara, tentu kami akan siapkan bersama Pemerintah Daerah Bekasi di Stadion Bekasi. Di sana nanti akan ada pengelola kantong-kantong parkir dan sangat bagus, sebab di sana tidak terlalu ramai di hari-hari kerja.
Apakah kebijakan ganjil genap akan diperluas ke jalan tol lain penunjang kota Jakarta?
Nanti semua akan diterapkan, seperti Kota Tangerang dan Kota Depok. Bekasi lebih dahulu karena paling parah kemacetannya dan juga ada pembangunan infrastruktur lain, sehingga membuat jalur semakin sempit dan padat.
Selain kebijakan ini apakah ada rencana lain yang akan diterapkan BPTJ?
Sebenarnya saat ini Pemda DKI sudah melakukannya, yaitu pengaturan pengendara sepeda motor di jalur-jalur protokol, kebijakan ini diharapkan juga bisa mengatasi kepadatan kendaraan.
Dan untuk jangka panjangnya akan ada penerapan yang sama di sejumlah kota besar di Indonesia untuk pengaturan pengendara sepeda motor di jalur-jalur protokol dan mengalihkannya ke sarana transportasi umum. Semua kebijakan ini tentu agar masyarakat mau pindah ke moda transportasi massal yang sedang disiapkan oleh pemerintah.
Kemenko Maritim: Penutupan Jalan Tol Jabodetabek Tunggu Pemda
Masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah masing-masing.
