Tol Laut Hanya Turunkan Harga di Daerah Dekat Pelabuhan
- VIVA.co.id/Tudji Martudji
VIVA.co.id – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berpendapat program tol laut di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo harus memiliki nilai manfaat yang lebih baik. Sebab saat ini implementasi tol laut, dinilai belum optimal menurunkan harga, terutama di daerah-daerah terpencil.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Panky Tri Firmansyah menilai, program tersebut bisa menjadi 'bancakan' bagi pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal itu terlihat dalam berbagai kasus korupsi yang kerap kali terjadi di sektor tersebut.
"Kalau penyalahgunaan, memang dari setiap sebuah aktivitas, di situ memang ada potensi penyalahgunaan, itu pasti. Tapi pertanyaannya, ketika terjadi penyalahgunaan apakah aktivitas itu bisa dimanfaatkan atau tidak," kata Panky dalam diskusi membahas efektivitas tol laut di kantor pusat LIPI, Jumat 25 Agustus 2017.
Di satu sisi, ia pun sepakat anggaran subsidi tol laut yang ditetapkan sebesar Rp380 miliar pada tahun ini, bisa dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur terkait. Seperti, perluasan pelabuhan dan perawatan pelabuhan.
"Karena, lawan alami dari pelabuhan itu adalah sedimentasi, karena tidak mungkin kita memblok sungai dan sebagainya itu. Itu juga kan, mengandung biaya juga di situ, dan menjadi tanggung jawab pemerintah," kata dia.
Menurut dia, saat ini, program tol laut hanya bisa membuat harga-harga di daerah-daerah sekitar pelabuhan terjangkau. Tetapi, tidak untuk wilayah terpencil yang jauh dari pelabuhan.
"Dengan harga yang tinggi, kemampuan daya beli mereka bagaimana? Makanya, target utama untuk disparitas harga itu sudah tepat, baik ke pangan hingga semen. Tapi memang, untuk membangun manusia yang utama adalah pangan," kata dia. (asp)
Penampakan 3 Pegawai Kemenhub Ditahan KPK Karena Terlibat Kasus Korupsi DJKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan tiga orang pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kasus dugaan korupsi jalur perkeretaapian DJKA Kement
