Garam Langka, Para Pemimpin Daerah Lapor ke Jokowi

Petani memanen garam di Kawasan Penggaraman Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (27/8/2016).
Sumber :
  • ANTARA/Mohamad Hamzah

VIVA.co.id – Kelangkaan garam di daerah mulai menjadi perhatian pemerintah pusat.  Bagaimana tidak, dengan luasnya lautan Indonesia, kini garam justru menjadi barang langka yang berimbas pada kenaikan harga di konsumen.

Mendagri Minta Pemda Ubah Pola Pikir untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Presiden Joko Widodo turut angkat bicara mengenai masalah ini. Menteri terkait, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan diajak diskusi mengenai hal tersebut.

"Saya nanti akan cek langsung beberapa menteri dan BUMN terkait dengan garam. PT Garam misalmya, saya akan lihat. Kalau ada masalah pasokan, distribusi itu akan kita selesaikan," kata Jokowi ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis 27 Juli 2017

KPK Klaim Berhasil Selamatkan Keuangan Daerah Rp114,3 Triliun

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengakui banyak menerima laporan kepala daerah terkait kelangkaan garam. Apalagi, saat ini seluruh kepala daerah berkunjung ke Ibu Kota dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi.

"Ya, tadi masalah garam memang disampaikan banyak oleh bupati, wali kota dan gubernur. Kita ingat bahwa hujan sekarang ini agak mundur sehingga produksi garam di petani juga apa, suplainya agak turun," tutur Jokowi.

Anggaran Makan Bergizi Gratis di Kota Tangerang Sebesar Rp30 Miliar

Sebagaimana diketahui, harga garam dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan 100 hingga 300 persen. Untuk garam kotak yang biasanya dijual Rp4 ribu per bungkus, kini menjadi Rp10 ribu per bungkusnya. 

Sedangkan garam halus dari Rp5 ribu per bungkus menjadi Rp12 ribu per bungkus. Kenaikan harga itu disebabkan produsen kekurangan bahan baku dan bahkan gagal panen. (ase)

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Atnike Nova Sigiro saat diwawancarai awak media massa di Jakarta, Jumat, 11 November 2022.

Komnas HAM Minta Pemkab Maybrat Beri Perhatian Khusus kepada 64 Pengungsi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, supaya memberikan keamanan dan pemenuha

img_title
VIVA.co.id
29 Desember 2024