Tarif Batas Bawah Respons Bahaya Industri Telekomunikasi
- V
VIVA.co.id – Setelah jenuh dengan ‘perang ‘tarif SMS dan voice, operator seluler di Tanah Air menabuh genderang persaingan pada layanan data. Tidak hanya kualitas dan cakupan layanan saja, operator juga bersaing secara jor-joran dalam menyediakan tarif data yang murah meriah.
PT Indosat Ooredoo Tbk, telah melayangkan surat kepada Kementerian Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 17 Juli lalu. Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Indosat Ooredoo, Alexander Rusli menginginkan, agar pemerintah turun tangan dalam mengatur tarif batas bawah internet.
"Pendapatan data yield data operator telekomunikasi terus menurun dari tahun ke tahun. Semakin tinggi yield, maka semakin tinggi pula efisiensi pada operator," ujarnya dalam seminar bertema 'Mencari Tarif Format Data Yang Ideal' di Akmani Hotel, Gondangdia, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.
Untuk diketahui, yield data adalah total pendapatan data dibagi dengan total trafik data. Dalam beberapa tahun terakhir, Indosat mencatat operator telekomunikasi menjual layanan data dengan harga di bawah biaya produksi. Selain itu, mekanisme pasar tidak berjalan normal, sehingga hal ini membuat pendapatan yield data Indosat terus menurun.
"Ini bahaya, karena terjadi merata pada semua operator," ujarnya.
Kondisi persaingan bebas nirregulasi seperti sekarang, mengakibatkan imbal hasil yang diperoleh atas layanan data tidak memadai. Indosat melaporkan, pendapatan yield data mereka pada kuartal pertama 2017 Rp14 ri bu per GB, sementara pada kuartal pertama 2016 tercatat lebih tinggi sebesar Rp32 ribu per GB.
"Di kuartal ketiga 2016, yield data turun. Jadi, Rp17 ribu per GB. Praktis, semua operator terjebak dalam perang tarif. Karenanya, pemerintah harus ambil sikap mengatur tarif batas bawah," tegasnya.
Indosat mengusulkan kepada Kominfo, agar menetapkan tarif batas bawah operator seluler seperti yang diberlakukan di industri transportasi. Menurut Alex, dalam jangka panjang aturan ini akan menyelamatkan kepentingan industri dan pelanggan, karena keberlanjutan bisnis operator yang terjaga.
Masuknya Starlink Jangan Sampai Terjadi Perang Tarif
Kominfo tidak ingin perang tarif terjadi antara layanan internet berbasis satelit, Starlink, dengan penyelenggara industri telekomunikasi di Indonesia.
