Menko Darmin: Ada Tak Ada Proyek, Utang RI Tetap Nambah
- REUTERS/Garry Lotulung
VIVA.co.id – Melonjaknya utang pemerintah pada pertengahan tahun ini bukan tanpa alasan. Selain karena tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur tanah air, adanya akumulasi utang di era kepemimpinan sebelumnya juga menjadi salah satu penyebab.
Demikian ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Dia tidak memungkiri tingginya utang pemerintah tak lepas dari gencarnya pembangunan infrastruktur.
Namun, dia yakin meskipun pemerintah tidak menggencarkan pembangunan, utang akan tetap bertambah. "Kalau seandainya tidak bikin apa-apa pun, tetap akan bertambah sebesar itu," kata Darmin di Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, total utang pemerintah hingga pertengahan tahun telah mencapai Rp3.706,52 triliun. Utang tersebut, naik sebesar Rp34,19 triliun dibandingkan posisi utang pada Mei 2017.
Sementara itu, pembayaran cicilan utang pemerintah sepanjang Januari-Juni 2017 adalah Rp291,64 triliun, atau 56,68 persen dari total yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Utang pemerintah itu adalah akumulasi dari yang sudah ada selama ini. Sebetulnya pemerintah tidak buat apa pun, utang akan tambah. Karena jatuh temponya paling tidak dibayar Rp220 triliun per tahun," katanya.
Darmin mengakui, isu utang pemerintah dalam beberapa kesempatan terakhir memang dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Namun, utang pemerintah selama ini dipergunakan untuk kegiatan produktif yang diharapkan menjadi pendorong ekonomi nasional.
"Kita melakukan investasi yang sangat banyak. Yang pasti dampaknya tidak sekaligus lahir. Tapi dalam waktu periode pemerintahan ini akan terlihat harusnya," ujarnya. (ren)
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.473,90 Triliun di Akhir September 2024
Utang pemerintah di bulan terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp 8.473,90 triliun per akhir September 2024.
