Lapangan Kerja Langka, Orang Miskin RI Sulit Berkurang

Ilustrasi kesenjangan di kota besar.
Sumber :
  • VIVAnews/Fernando Randy

VIVA.co.id – Jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2017 meningkat 6.900 orang menjadi 27,77 juta jiwa dibandingkan dengan September 2016 sebanyak 27,76 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2016 hanya turun tipis 234,19 ribu atau turun dari 28,01 juta orang.

BPS: Jumlah Penduduk Miskin RI Rata-rata Berkurang 300 Ribu per Tahun Dalam Satu Dekade

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara memandang penurunan angka kemiskinan yang tidak signifikan itu salah satu faktornya dikarenakan masalah lapangan kerja Indonesia yang berkurang drastis akibat fenomena deindustrialisasi.

"Penurunan angka kemiskinan yang tidak signifikan salah satunya karena masalah stuktural, yaitu lapangan kerja yang berkurang drastis. Pertumbuhan industri yang rendah sejak dua tahun terakhir membuat penyerapan tenaga kerja menurun," kata Bhima kepada VIVA.co.id, Kamis 20 Juli 2017. 

Menurut Penelitian, Wilayah yang Dikuasai Dinasti Politik Identik dengan Kemiskinan

Faktor berikutnya, lanjut dia, adalah soal pelemahan daya beli yang dirasakan masyarakat menengah bawah. Kondisi ini tentu disebabkan oleh penyesuaian tarif listrik bagi masyarakat pelanggan 900 Volt Ampere (VA) yang tidak lagi disubsidi.

"Ini disebabkan penyesuaian tarif listrik 900 VA sejak awal tahun 2017. Inflasi dari komponen listrik jelas memukul daya beli," ujar dia. 

Indef Kritik Kebijakan Bansos: Anggaran Naik Terus, Kemiskinan Cuma Turun 2,3 Persen Sejak 2010

Sementara itu, lanjut dia, pada awal 2017, pendistribusian beras sejahtera mengalami hambatan, sehingga upaya penurunan kemiskinan menjadi lamban. 

Untuk itu, solusi yang bisa diambil pemerintah antara lain adalah stabilisasi harga pangan, lalu berupaya agar harga bahan bakar minyak (BBM), dan listrik tidak naik hingga akhir tahun.

"Lalu, jaring pengaman berupa bantuan sosialnya juga penting jangan sampai telat penyalurannya seperti kasus beras sejahtera," ujar dia.

Selain itu, tambah dia, ada kebijakan anggaran pemerintah daerah yang perlu dikoreksi dampaknya terhadap pemerataan ekonomi di daerah sangat kecil. Artinya desentralisasi fiskal justru kontraproduktif terhadap upaya penurunan angka kemiskinan.

"Ini permasalahannya cukup klasik di mana belanja modal porsinya masih lebih kecil dibandingkan belanja rutin gaji pegawai," tutur dia. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya