Pemerintah Mau Infrastruktur Perbatasan Tak Cuma Pertahanan
- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA.co.id – Pemerintah tengah merencanakan adanya suatu model pembangunan secara menyeluruh untuk wilayah perbatasan di Indonesia. Pembangunan tersebut nantinya tak hanya sebatas wilayah pertahanan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan, konsep perbatasan ke depan tidak lagi hanya sebagai pengawasan lalu lintas seorang warga yang hendak menuju negara lain.
"Paradigma baru dalam pengelolaan perbatasan negara adalah mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung memandang perbatasan negara hanya sebagai wilayah pertahanan saja," kata Wiranto saat menghadiri rapat koordinasi pengendalian perbatasan negara di Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.
Ia mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah fokus memberdayakan sumber daya manusia dan membangun infrastruktur di sekitar wilayah perbatasan. Bahkan, banyak wilayah perbatasan mengalami perubahan karena dibangunnya jalan akses masyarakat.
Ia mengakui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sudah membangun jalan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua telah banyak memberikan dampak pada peningkatan ekonomi.
Apalagi, dua tahun belakangan Presiden Joko Widodo juga menekankan agar pos lintas batas negara (PLBN) di Indonesia harus lebih baik dibanding negara tetangga.
"Sehingga diharapkan pada akhir 2019, pembangunan jalan paralel di perbatasan sesuai dengan target yang ditetapkan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan, pembangunan fisik wilayah perbatasan harus segera rampung dalam dua tahun ke depan.
Pelibatan TNI membantu Kementerian PUPR untuk membangun jalan serta jaringan telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan akan mempercepat penyelesaiannya.
Ia mengharapkan, tahun anggaran 2018 dapat terealisasi membangun infrastruktur sosial lain seperti puskesmas, sekolah, pasar, dan sarana penunjang lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"187 kecamatan misalnya, ada puskemasnya, tapi belum semua ada dokternya. Dari 187 itu minimal harus ada rumah sakit rujukannya. Kemudian pasar tradisional dan kawasan ekonominya. Ini dibahas secara terpadu dan program strategis harus jalan," kata dia.
