Stigma BPR Belum Lepas dari Lembaga Pinjam Uang
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat serta regulasi yang semakin protektif, aset industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tumbuh cukup baik awal tahun ini.
Ketua DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, Djoko Suyanto mengatakan, keunggulan komparatif yang dimiliki BPR berupa pelayanan cepat, mudah, sederhana, dan jemput bola membuat layanan BPR paling diminati masyarakat.
Atas hal tersebut, kinerja industri BPR hingga Februari 2017 tercatat tumbuh cukup baik yaitu aset industri BPR tumbuh 10,88 persen dari Rp102 triliun menjadi Rp113 triliun, secara year on year (yoy).
Lalu, dari sisi kredit BPR yang diberikan tumbuh 9,78 persen dari Rp75 triliun menjadi Rp82 triliun (yoy). Sementara itu, jumlah tabungan yang berhasil dihimpun meningkat 12,69 persen atau sebesar Rp23,4 triliun.
Sementara itu, untuk deposito tumbuh sebesar 10,79 persen dari Rp46 triliun menjadi Rp53 triliun. Dan jumlah nasabah yang sudah dilayani oleh BPR mencapai lebih dari 14 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Saat ini, outlet yang dimiliki BPR mencapai 6.090 unit, terdiri atas 1.630 kantor pusat, 1.607 kantor cabang, dan 2.853 kantor kas," ujar Djoko dalam keterangannya, Selasa 23 Mei 2017.
Djoko mengungkapkan, meski secara angka BPR cukup memuaskan, dari sisi pengenalan masyarakat masih dirasakan sangat kurang dan terkesan di masyarakat BPR hanya untuk meminjam uang.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya ke depan akan meningkatkan awareness atau perhatian masyarakat terhadap apa yang ditawarkan industri perbankan khususnya BPR selain meminjam uang.
Perlu diketahui, saat ini BPR memiliki 24 Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat provinsi dan 48 Dewan Pengurus Komisariat (DPK) di tingkat kabupaten dan kota, dengan jumlah anggota sebanyak 1.634, gabungan BPR dan BPRS, yang kepemilikannya 100 persen Indonesia.
Siap-siap, OJK Bakal Cabut Lagi Izin BPR Bermasalah Sampai Akhir 2024
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mencabut hingga 20 izin Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) sampai akhir tahun 2024.
