Tantangan RI Kembangkan Konsep Kota Pintar
- businesstoday.net.my
VIVA.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, membeberkan berbagai tantangan Indonesia mengembangkan konsep kota pintar atau smart city di berbagai daerah. Konsep tersebut, tidak hanya diperuntukkan bagi kota-kota besar, melainkan juga kota kecil agar menciptakan pemerataan.
“Tentu tidak mesti sama, satu kota dengan yang lain. Bisa berbeda. Nanti akan ada modelnya,” ujar Darmin, saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.
Berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan smart city, di antaranya adalah ketimpangan digital. Dampak dari smart city tentu harus dirasakan seluruh pihak, agar tidak ada yang dirugikan baik dari sisi pekerjaan maupun tingkat kehidupan. Selain itu, dari sisi belum tersedianya infrastruktur pendukung.
Belum lagi, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengembangkan, maupun menjalankan sistem teknologi yang dibutuhkan untuk sebuah kota pintar. Sementara itu, yang terakhir, adalah penyesuaian infrastruktur eksisting yang nantinya terhubung dengan teknologi masa kini.
“Dapat dibayangkan jika dari elemen teknologi dan komunikasi saja, sudah dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, maka dampak negatif bisa diminimalisasi,” katanya.
Kementerian atau lembaga terkait, kata Darmin, pun saat ini tengah menyusun dan melaksanakan program menuju pembangunan smart city sesuai dengan sektor masing-masing.
Misalnya saja, Kementerian Perhubungan yang saat ini menerapkan Intelligent Transport System untuk menciptakan sistem pengaturan transportasi yang efisien.
Bahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun telah menerapkan program kota cerdas berkelanjutan, yang menggunakan teknologi untuk memaksimalkan sumber daya kota. Dengan begitu, diharapkan pengembangan smart city bisa direalisasikan.
Tergantung Kesiapan Daerah
Meskipun pemerintah pusat terus berupaya mengembangkan smart city, eksekusi tetap berada di tangan pemerintah daerah. Darmin menilai, para pemimpin daerah pun harus memiliki komitmen kuat mengembangkan konsep smart city untuk meningkatkan kelayakan hidup masyarakat dan kenyamanan kota.
“Jangan lupa, kami tidak merencanakan. Karena, penguasa kota itu, pemerintah daerah dan penduduknya. Pemerintah hanya berbuat hal yang sifatnya nasional,” katanya.
Sejauh ini, DKI Jakarta, Bandung, dan Surabaya dianggap sebagai salah satu kota yang mulai mengembangkan konsep smart city. Daerah lain, ditegaskan Darmin, tentu tidak harus mengikuti konsep yang dimiliki ketiga wilayah tersebut. Sebab, konsep smart city yang efisien, tentu akan mengacu pada karakteristik daerah tersebut.
“Surabaya misalnya, fokusnya e-government. Nah, bisa menatanya dari apa? Apakah itu logistik, angkutan, atau yang lainnya. Masing-masing berbeda,” ujarnya.
