Apindo: Jangan Hanya Kejar Wajib Pajak Patuh

VIVA.co.id – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta Direktorat Jenderal Pajak terus mengejar wajib pajak nakal yang selama ini tidak patuh terhadap kewajibannya kepada negara. Ekstensifikasi pun perlu dilakukan, sehingga tidak hanya mengejar wajib pajak yang selama ini sudah patuh.

Wakil Ketua Umum Apindo, Suryadi Sasmita, saat berbincang dengan VIVA.co.id, di Jakarta, Kamis 18 Mei 2017, menilai, langkah otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak, tidak diiringi dengan ekstensifikasi yang maksimal.

Padahal, penggalian potensi pembayar pajak menjadi hal yang sangat krusial. Mengingat masih ditemukannya indikasi para pengusaha yang justru mangkir dari kewajiban dan ketentuannya kepada negara.

Bahkan, menurut Suryadi, masih ada sebagian pengusaha yang belum memanfaatkan fasilitas amnesti pajak yang sudah diberikan pemerintah. Terutama, bagi perusahaan penanaman modal asing, yang selama ini mengaku merugi, namun bisa mengekspansi bisnisnya dengan leluasa tanpa takut dikejar otoritas pajak.

Karena itu, langkah Presiden Joko Widodo pada 8 Mei lalu telah meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan, diapresiasi. Dengan terbukanya informasi perbankan, Suryadi menilai, akan jauh lebih mudah bagi otoritas pajak mencocokkan profil data keuangan wajib pajak, dengan tingkat kepatuhan membayar pajak.

“Nah, itu kenapa tidak dikejar? Saya melihat pemerintah masih banyak menggunakan pajak dari orang-orang yang sudah bayar pajak. Perlu ekstensifikasi untuk meningkatkan rasio yang sekarang itu kecil,” katanya.

Ditjen Pajak, ditegaskan Suryadi, pun telah menyatakan komitmennya untuk tidak memeriksa para wajib pajak yang sudah berpartisipasi dalam program amnesti pajak. Pemeriksaan boleh saja dilakukan, apabila otoritas pajak menemukan adanya harta atau aset yang tidak dicantumkan dalam Surat Penyertaan Harta (SPH) amnesti pajak.

“Ditjen Pajak sudah komitmen, bagi yang ikut tax amnesty tidak diperiksa. Jadi kalau ada harta yang ditemukan, bukan berarti dia gugur, tapi bisa kena denda. Itu konsekuensi,” tuturnya.

Kecewa Putusan MK Soal UU Ciptaker, Apindo Soroti Banyaknya Perubahan Aturan Ketenagakerjaan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

VIVA.co.id

7 November 2024