Menkeu Ingatkan Pemda, APBD Buat Rakyat Bukan Birokrat
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta hari ini. Acara itu dihadiri oleh berbagai Aparatur Sipil Negara pengelola kepegawaian baik Kementerian Lembaga maupun daerah.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengajak semua PNS yang hadir untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi negara. Terutama, dalam memanfaatkan anggaran yang telah disediakan oleh negara.
"Jangan lupa, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk memuaskan masyarakat bukan birokrat," kata Sri Mulyani, di JCC, Senayan, Rabu 10 Mei 2017.
Ani, akrabnya disapa, mengungkapkan bahwa dalam APBN 2017 sekitar Rp2.080 triliun dianggarkan untuk belanja operasional Pemerintah. Dengan rincian belanja operasional Rp1.513 triliun, belanja pegawai Rp1.343 triliun, belanja barang Rp296,6 triliun, dan belanja modal Rp194,3 triliun.
"Kalau dari sisi neraca pemerintah pusat belanja pegawai 26,1 persen dari total belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangan bagi para birokrat," kata dia.
Sementara itu, di daerah, kata Ani, persentasenya pun jauh lebih besar. Ada 131 daerah baik kabupaten atau kota yang memiliki rasio belanja pegawai dan tunjangan terhadap total belanja daerah di atas 50 persen.
"Jadi, APBD nya hanya untuk belanja pegawai. Pertanyaan masyarakat, apakah mereka telah melayani masyarakat dengan baik? Apakah tidak ada cara lebih baik bagi Pemerintah Daerah untuk belanjakan APBD-nya?" tanya Ani.
Ani pun menekankan, dengan adanya teknologi yang semakin mudah pada saat ini, pemerintah pusat berharap agar anggaran dapat dimaksimalkan untuk pelayanan yang lebih baik.
"Terutama, kecepatan ketepatan predictabilitas dan akuntabilitas. Seharusnya, teknologi mampu memperbaiki kinerja birokrasi," tutur Ani. (asp)
Kemendagri Turun Langsung ke Papua Tengah Percepat Realisasi APBD
Kemendagri juga terus konsisten dengan komitmennya dalam mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di berbagai daerah.
